SUSPENSION OF PAYMENT (PKPU) AND BANKRUPTCY OF SOLE PROPRIETORSHIP BUSINESS ACCORDING TO LAW NO. 37 YEAR 2004 CONCERNING BANKCRUPTCY AND SUSPENSION OF PAYMENT, A CASE STUDY ON UMAR VS. PT. BANK DANAMON INDONESIA SOLO BRANCH AND OTHERS CREDITORS.

AHMAD AMIRUL MUKMININ, Veri Antoni

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan memberikan mekanisme hukum ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Pemerintah Indonesia menetapkan proses dan syarat-syarat tersebut dengan sangat baik di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Pembayaran (PKPU) dan Kepailitan. Sementara Penundaan Kewajiban pembayaraan Utang bertindak sebagai sebuah moratorium hukum yang menguntungkan debtor dan kreditor-kreditor, tindakan Pailit akan menjamin kreditor-kreditor untuk memperoleh kembali apabila tidak semua, paling tidak sebagian piutang mereka terhadap debitur. Akan tetapi, meski dengan segala kelebihan-kelebihannya, sangat jarang pengusaha perorangan yang memilih mekanisme tersebut. Sehingga alasan pembuatan tesis ini terutama untuk memahami proses Penundaan Pembayaran dan proses Kepailitan untuk Perusahaan Perseorangan. Peneliti kemudian akan juga menjelaskan proses-proses selama berlangsungnya kedua proses tersebut untuk kemudian mengevaluasi lebih lanjut dari perspektif akademik mengenai pendidikan hukum di Indonesia. Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian empiris-normatif yang mengarah pada penelitian lapangan dan kepustakaan. Sebuah kasus yang sangat menarik diberikan oleh peneliti untuk mewakili isu yang terkait dengan nama Umar Vs. PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Solo dan lainnya. Maka dari itu metode kualitative sangat dominan tercermin dari tesis ini dalam penarikan kesimpulan. Setelah mendalami kasus berjam-jam, peneliti menemukan proses PKPU dan Kebangkrutan pada Perusahaan Perseorangan secara umum mirip dengan jenis Perusahaan lain, namun ada beberapa aspek kecil yang berbeda. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU) dimulai dengan permohonan yang didaftarkan ke Pengadilan Niaga, diikuti dengan dikabulkannya permohonan PKPU, dan kemudian, para kreditor akan memilih untuk menolak atau menerima rencana perdamaian yang akan menentukan di terima atau ditolaknya PKPU Tetap. Mengenai proses pailit Perusahaan Perorangan pada dasarnya sama saja dengan proses kepailitan pada umunya, akan tetapi kasus kepailitan ini lahir dari ditolaknya rencana perdamaian pada PKPU Sementara. Sehingga proses pailit dimulai sejak jatuhnya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga atas debitor. Setelah jatuhnya ketetapan pailit, pertemuan kreditor akan diadakan, lalu penyitaan asset pailit oleh pengadilan melalui kurator, rapat pencocokan hutang kreditur, penjualan asset pailit, Pembagian hasil penjualan asset pailit dan akhirnya Debitur pailit dapat mengajukan rehabilitasi yang akan menghilangkan setatusnya sebagai debitur pailit.

Suspension of Payment (PKPU) and Bankruptcy is a great tool for every entrepreneur in Indonesia, it provided a legal mechanism when a debtor unable to fulfill his obligation when it due. Indonesian government stipulated this proceeding process and requirement very well in the Law No. 37 of 2004 concerning Suspension of Payment (PKPU) and Bankruptcy. While PKPU proceeding act as some kind a legal moratorium that benefitted both Debtor and Creditors, Bankruptcy proceeding shall guaranteed Creditors able to recollect if not all, some of their wealth from the debtor. However, despite all their perks, there is very little Sole Proprietorship entrepreneur that chooses these mechanisms. Thus the purposive reason of this thesis creation is to understand the process of PKPU and Bankruptcy proses for Sole Proprietorship. The researcher will then try to explain both process for further evaluation from academic perspective purporting legal education in Indonesia. This legal research is empirical-normative kind that leads this research into field and library research. Researcher provided a very attractive case that represent very well over the said issue. The case selected by the researcher is Umar Vs. PT. Bank Danamon Indonesia-Solo Branch and Other Creditors. Subsequently, qualitative method is so dominant reflected from this thesis to render conclusions. After investing hours on the said case, the researcher finds the process of PKPU and Bankruptcy on Sole Proprietorship in general is similar to any other type of business. The Suspension of Payment process started with the application & submission to commercial court, followed by the granting of temporary suspension of payment, and board of creditors deliberation on approving or rejecting settlement plan which result permanent suspension of payment. In regard to bankruptcy process for sole proprietorship, it is generally similar from other, however, according this case the bankruptcy arise due to the rejection of settlement plan during the temporary suspension of payment. Therefore, the bankruptcy proceeding starts with the bankruptcy verdict by Commercial Court, follow by bankruptcy estate seizure by the court to the Curator, creditor meeting, debts verification, bankruptcy estate settlement, sales of bankruptcy estate, distribution of payable debt to the creditors. As for the debtor, as soon as the bankruptcy settlement agreed by the board of creditor, the bankrupt debtor may file for rehabilitation to lift his bankrupted status.

Kata Kunci : Suspension of Payment (PKPU), Bankruptcy, and Sole Proprietorship / Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pailit, dan Perusahaan Perorangan