IMPLIKASI YURIDIS PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PP NOMOR 17 TAHUN 1994 TERHADAP KOPERASI PASIF DI KOTA YOGYAKARTA

DINA LUTFIANITA, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Koperasi di Indonesia didirikan berdasarkan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, permasalahan koperasi di Indonesia yang masih ada sampai saat ini adalah koperasi pasif. Sehingga koperasi pasif yang memenuhi syarat untuk dibubarkan oleh Pemerintah berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 1994 dan tentunya menyisakan pertanggungjawaban pengurus koperasi pasif tersebut baik terhadap anggota koperasi itu sendiri maupun pihak ketiga. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah implikasi yuridis pembubaran koperasi oleh pemerintah berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 1994 terhadap Koperasi pasif di Kota Yogyakarta dan bagaimanakah pertanggungjawaban pengurus koperasi pasif yang memenuhi persyaratan untuk dibubarkan oleh PP Nomor 17 Tahun 1994 terhadap pihak ketiga, penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan pertama, implikasi yuridis pembubaran koperasi oleh Pemerintah berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 1994 terhadap koperasi pasif di Kota Yogyakarta mengakibatkan hapusnya status badan hukum koperasi, bagi anggota menimbulkan hak untuk menuntut dibaginya sisa hasil usaha koperasi, dan bagi pihak ketiga atau kreditor menimbulkan hak untuk menuntut pelunasan tanggungan oleh koperasi. Kedua, pertanggungjawaban pengurus koperasi pasif yang memenuhi persyaratan untuk dibubarkan oleh PP Nomor 17 Tahun 1994 terhadap pihak ketiga dilakukan apabila dalam penyelesaian masih terdapat tanggungan utang kepada pihak ketiga, maka Pengurus koperasi secara bersama-sama atau tanggung renteng bertanggungjawab untuk memnuhi tanggungan utang tersebut.

Cooperatives in Indonesia was established based on provisions of Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, one of the problems cooperatives in Indonesia is a cooperative passive. So that the passive cooperatives are eligible to be disbanded by the Government under Regulation PP Nomor 17 Tahun 1994 and certainly leaves the passive cooperative board accountability of the members of the cooperatives themselves or third parties. Issues discussed in legal writing this is how the implications of judicial dissolution of cooperatives by the government based on Government Regulation PP Nomor 17 Tahun 1994 of the Cooperative passive in Yogyakarta and how accountability cooperative management of passive eligible to be dissolved by Regulation PP Nomor 17 Tahun 1994 to the third party, this legal writing using normative juridical approach and empirical jurisdiction. Based on this research can be concluded first, the implications of judicial dissolution of the cooperative by the Government under Regulation PP Nomor 17 Tahun 1994 against the cooperative passive in Yogyakarta resulted in the abolition of the legal status of cooperatives, the member raises a right to demand the sharing of surplus by a cooperative, and for third parties or raises creditor the right to demand repayment of dependents by the cooperative. Second, accountability passive cooperative management that meets the requirements to be dissolved by PP Nomor 17 Tahun 1994 to the third party in the settlement done if there are outstanding debts to a third party, then the Cooperative management jointly or jointly and severally liable to comply with the debt burden.

Kata Kunci : Kata kunci : implikasi yuridis, pembubaran koperasi, koperasi pasif/ Keywords: juridical implications, dissolution cooperatives, cooperative passive