Transformasi Strategi Gerakan Waria Yogyakarta: Politik Redistribusi dan Politik Rekognisi untuk Keadilan Sosial

ULYA NIAMI EFRINA JAMSON, Dr. Amalinda Savirani, MA

2016 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan tentang strategi yang dilakukan dalam membangun gerakan Waria di Yogyakarta. Tujuan dari dilakukannya kajian ini adalah untuk memetakan strategi dan melacak pemilihan strategi gerakan waria di Yogyakarta. Peneliti menggunakan metode studi kasus, untuk mendapatkan gambaran yang bagaimana karakteristik subjek penelitian dalam politik representasi identitas treansgender dilakukan. Studi kasus dipilih untuk dapat mengeksplorasi kasus-kasu yang berbeda dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi. Ada setidaknya tiga temuan besar dalam kajian ini. Pertama, ada dua pendekatan atau strategi yang digunakan oleh gerakan waria di Yogyakarta yakni politik identitas dan politik kelas dan masing-masing memiliki relevansi sesuai konteks persoalan yang dihadapi oleh Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo). Pemilihan strategi gerakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa berikut ini: (a) Nalar berpikir dalam memahami akar diskriminasi yakni antara faktor penindasan sistem, atau faktor tidak diakuinya identitas gender mereka; (b) Proses pembentukan aliansi dan identifikasi siapa kawan dan siapa lawan; dan (c) Faktor kepemimpinan internal organisasi. Kedua, pilihan atas strategi yang dilakukan memiliki kaitan yang erat dengan watak dari gerakan ini sebagai sekelompok minoritas yang mengalami, apa yang penulis labeli sebagai triple minority dari sisi gender, seksualitas, maupun ekonomi. Kompleksitas posisi mereka sebagai minoritas pangkat tiga ini menghasilkan kedalaman masalah identitas yang juga pangkat tiga, yang dihadapi oleh gerakan ini. Ketiga, kompleksitas identitas yang dialami ini berhadapan dengan kondisi gerakan yang dinamis selama 4 dekade ini. Dalam kondisi seperti ini, Iwayo tetap berupaya untuk melakukan politik klaim atas hak-hak mereka meskipun harus melakukan banyak kompromi dan pembacaan situasi mengingat posisi mereka yang sangat rentan jika dihadapkan dengan norma dan identitas mereka di mata masyarakat yang bercorak heteronormatif.

This thesis examine about the strategy transformation of waria movement in Yogyakarta which moving between the pendulum of politics of redistribution and politics of recognition for social justice. There is an important context which set the situation of clash between increasing advocacy on sexuality rights globally versus managing risk/ dangers on sexuality in development in Indonesia. The resesearch shows that Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo) have two major roles: first, creates a space for an alternative narrative against the major forces; second, they do �vernacularization� on the universal human rights into their locality. Iwayo are the place where the waria can associate and express their gender identity. They alsoarticulate the interests of waria trough social campaigns, cultural and art performances, social activities as well as lobbying and public hearings to the local parliament. The main issue that they have brought is that in citizenship forms, sex (or gender) is shown as a rigid bivariate category and there is a fact that waria cannot access the national identity card which lists them as citizens. Their role is important since they have been trying to create narratives outside of the three major forces: (1) State who sees this as disease and has to be cured; (2) International donors who speaking about HIV and AIDS risks; and (3) Local NGO who speak for transgender on sexual rights. Despite the fact that Iwayo has been trying to create an alternative space and do vernacularisation, they are also influenced by and dependent on the other three major forces. In reality they also need aid support from donor trough HIV&AIDS issue. However, waria as the citizens of Indonesia have sexual and citizenship rights that need to be protected.

Kata Kunci : Strategi, Gerakan Waria, Politik Redistribusi, Politik Rekognisi, Keadilan Sosial