EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

RIFKI ADISTI IRAWAN, Prof. Dr. Bambang Riyanto L.S., M.B.A., Ak., CA

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini dilatarbelakangi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK yang disebabkan penatausahaan aset tetap belum memadai yang ditemukan di Dinas Kesehatan. Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan aset tetap daerah memiliki manfaat dalam kelengkapan dan keakuratan data barang milik daerah sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian kegiatan penatausahaan aset tetap dan kelengkapan pengisian kartu inventaris barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Penelitian dilakukan dengan menyusun kriteria yang berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 untuk mengevaluasi kegiatan penatausahaan dan kelengkapan pengisian kartu inventaris barang serta melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan penatausahaan aset tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap dan kelengkapan pengisian kartu inventaris barang sebesar 71% dan tergolong sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Ketidaksesuaian penatausahaan aset tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 disebabkan karena keterbatasan data pendukung aset tetap, keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman pengurus barang mengenai penatausahaan aset tetap, pelaksanaan sensus barang daerah yang terlambat, tidak adanya Standar Operasional Prosedur, kurangnya insentif bagi pengurus barang, dan belum terintegrasinya aplikasi SIMBADA ke masing-masing SKPD.

This research was based on the Inspection Report (LHP) Government of West Kotawaringinthat obtainedqualified opinions by BPKwhich caused by the inadequate administration of fixed assets found in the Health Department. Administration is a series of activity in accounting, inventory, and reporting of goods belonging to the area in accordance with applicable regulations. Administration of fixed assets in the region have the benefit of the completeness and accuracy of data items belonging to the area so that the financial statements may be presented fairly. This research isaimed to evaluate the suitability of fixed assetadministrationand the completeness of inventory items cardat Health Department of West Kotawaringin based on Regulation No. 17 of 2007. The research was conducted by preparing criteria based on the Regulation No. 17 of 2007 to evaluate the administration and completeness ofinventory items cardand conduct interviews with those that directly related to fixed asset administration in Health Departmentof West Kotawaringin. The results show that the level of suitability of fixed asset administrationand the completeness of inventory items card was 71% and it was suitable as in accordance with Regulation No. 17 of 2007. The discrepancy administration of fixed assets in Health Service of West Kotawaringin towards the Regulation No. 17 of 2007 due to the limited supporting data of fixed assets, the limited human resources and lack of understanding of the goods administrator on the fixed assest administration, the census of goods that came late, the absence of Standard Operating Procedure, the lack of incentives for the goods administrator, and the unintegrated applications of SIMBADA to each SKPD.

Kata Kunci : penatausahaan, aset tetap, kartu inventaris barang, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 / administration, fixed assets, inventory items card, Regulation No. 17 of 2007