Kedudukan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan Di Kota Pangkalpinang (Tinjauan Politik Hukum dan Konsekuensi Yuridis Administratif)

RAHMAT ROBUWAN, Andi Sandi A.T.T, S.H., LL.M.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Kedudukan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan Di Kota Pangkalpinang (Tinjauan Politik Hukum Dan Konsekuensi Yuridis Administratif) Rahmat Robuwan , Andi Sandi Ant. T.T. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keberadaan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan (TWUP2) di Kota Pangkalpinang; berdasarkan kajian tentang politik hukum pembentukan TWUP2 serta konsekuensi yuridis dan administratif keberadaan TWUP2 pada Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Kebutuhan akan percepatan dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik di Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang dikarenakan Kota Pangkalpinang yang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni sebuah Provinsi baru yang memiliki fokus utama untuk melakukan pembangunan terutama di Ibukota Provinsi sebagai langkah percepatan pergerakan perekonomian daerah. Urgensi pembentukan TWUP2 merupakan langkah Walikota Kota Pangkalpinang untuk melakukan percepatan pembangunan dan pelayan publik di Kota Pangkalpinang dengan tugas dan fungsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam upaya melakukan percepatan pelaksanaan program prioritas Walikota dan percepatan capaian indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dijabarkan menjadi program rutin satuan kerja perangkat daerah. Konsekuensi yuridis yang timbul dengan adanya TWUP2 pada Pemerintahan Kota Pangkalpinang ialah adanya pertentangan antara Peraturan Walikota pembentukan TWUP2 dengan hirarkisitas peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk konsekuensi administratifnya ialah terjadinya penerobosan hierarkisitas kepegawaian dengan kedudukan anggota TWUP2 sehingga menimbulkan kerancuan garis perintah dan koordinasi kepegawaian.

The purpose of this study was to assess the presence of The Mayor's Development Accelerating Team (TWUP2) in Pangkalpinang; based on the study of legal politic of formation of TWUP2 and its legal administrative consequences TWUP2 presence in the Regional Government of Pangkalpinang City. This was empirical normative research which combined library research and field research. The necessity for an acceleration in the field of development and public service in Regional Government of Pangkalpinang City, because that is the capital of Bangka Belitung province, which is a new province that has a primary focus to development, especially in the Capital as the accelerated pace of regional economic movement. The urgency of establishment of TWUP2 is a step Mayor of Pangkalpinang to accelerate the development and public service in Pangkalpinang with the duties and functions to perform monitoring and evaluation in an effort to accelerate the implementation of priority programs of Mayor Pangkalpinang and acceleration performance indicators in the Medium Term Development Plan Regional described into routine program of Regional Work Units. Juridical consequences arising out with their TWUP2 on Government District of Pangkalpinang City is disciplinary of conflict between Mayor Regulation's formation of TWUP2 with law hierarchy of laws. Whereas for the administrative consequences are occurrence of breakthrough hierarchy staffing by members of TWUP2 causing confusion line of command and coordination of staffing.

Kata Kunci : Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Walikota