TINJAUAN MENGENAI KEBEBASAN MENDIRIKAN SERIKAT PEKERJA BAGI PEKERJA OUTSOURCING DI KABUPATEN SLEMAN

JULIUS CAESAR T S, Prof. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam memberikan perlindungan hak berserikat bagi pekerja outsourcing. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seharusnya pengaturan terhadap perlindungan bagi pekerja outsourcing untuk mendirikan serikat pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui studi dokumen. Untuk mendukung data sekunder, dilakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer dari subjek penelitian. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian: pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 belum sepenuhnya memberikan hak bagi pekerja outsourcing untuk berserikat. Undang-undang tidak secara khusus mengatur tentang pendirian serikat pekerja oleh pekerja outsourcing, serta kurangnya perhatian pemerintah dalam penegakan, kurangnya pemahaman pekerja maka terdapat hambatan-hambatan bagi pekerja outsourcing di Kabupaten Sleman untuk mendirikan serikat pekerja. Kedua, Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut perlu pengaturan secara khusus terhadap hak untuk mendirikan serikat pekerja bagi pekerja outsourcing yang memberikan kemudahan bagi pekerja untuk mendirikan serikat pekerja. Pengaturan tersebut di bentuk dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Serikat Pekerja. Penulis mengusulkan perlu adanya tindakan nyata oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pekerja outsourcing untuk berorganisasi melalui sosialisasi, serta pembentukan peraturan yang memberikan kemudahan bagi pekerja outsourcing untuk mendirikan serikat pekerja.

The purpose of this research was to determine and analyze the Indonesian Labor Laws in the protection of the right of association for outsourcing workers. Besides, this research aims to identify and analyze the supposed regulation of protection for outsourced workers to establish Labor unions. Legal research is an empirical study of normative law. The study is a normative legal research done by researching corpus materials or secondary data comprising primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. To support secondary data, field research conducted to obtain data from research subjects. Empirical legal research is legal research using primary data. Empirical research is research conducted in the community. Data were obtained either from the research literature and field research analyzed qualitatively. The results of this study are presented descriptively. The results of this study are: first, the Act No. 13 of 2003 and Act No. 21 of 2000 has been fully provide for the rights of workers to unionize without exception. However,the legislation does not in detail regulate the establishment of trade unions by outsourced workers, and the lack of government attention to enforcement, lack of understanding of the workers there are obstacles to the outsourced workers in Sleman for established unions. Second, to overcome these barriers need special settings on the right to establish labour unions for outsourced workers who provide facilities for workers to establish labour unions. The arrangement in the form of government regulation as the implementing regulations of the Law on Labor Unions. The author proposes the need for concrete action by the government to raise awareness outsourced workers to organize through socialization, as well as the establishment of rules that makes it easy for outsourced workers to establish labour unions.

Kata Kunci : Serikat Pekerja, Outsourcing, Perlindungan Hukum.