Evaluasi strategi manajemen fiskal daerah 1995-2000 :: STudi kasus di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur

PRAWOTO, Harry, Dr. Indra Bastian, MBA

2001 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Diberlakukannya Undang-Undang ,.smor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, banyak merubah tata penyelenggaraan pemerint&han di daerah. Diberi kannya otonomi kepada wilayah Kabupaten/Kota, daerah akan leluasa dalam mengatur kelembagaan, pendanaan, pelaksana, sarana dan prasarana, berdasarkan kewenarigan yang diberi kan. Pendanaan mempunyai art i pent ing dalam mengatur penyelenggaraan psmerintahan di daerah, ha1 ini berkaitan dengan tugas dfAn fungsi dari pemerintah itu sendiri. Pengamatan yang dilakukan di Kabupaten Bulungan atas pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, dilihat pada A n q q r i ran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , sebagai langkah melihat kemandirizn pembiayaan dan identifikasi. Anal isis yang dilakukan dengan menggunakan dua alat analisis berupa perhitungan dasar yaitu Derajat Otonomi Fish1 (DOF) dan Indeks Kernampuan Rutin (IKR), dengan didukung oleh perhitungan-perhitungan yang lain dalam bentlik tabel-tabel perbandingan. Hasil pengamatan Derdasar analisis di atas rnenunjukkan, tingkat keinandirian Kabupaten Bulungan dengan DOF rat-a-rata sebesar 28,44 persen, dan IKR ratarata sebesar 61,57 pers2n. Namun kondisi ini pada masa pemberlakuan otonomi di daerah khususnya Kabupaten Bulungan, akan mengalami ;3enurunan, ha1 ini dikarenakan beban operasional organisasi semakin tinggi, karena beragamnya pelayanan yang harus diberi kan kepada masyarakat, sementara dukungan untuk menggali sumber penerimaan dari potensi daerah sendiri masih belum dimungkinkan

Be executed regulation number 22 year 1999 about Reg i o na 1 Gouve rnmen t , many changing management governmenter in county. It’s given to otonomy to regence region/town. Region will get free in ‘manage institusion, funding, executing, equipment and load to the full based outhority which are given. Funding have meant importend in manage performing governmenter in county, this case connecting with duty and function from government it self. Observation that be performed in Bulungan Regency with funding performing goTIernment, be looked on estimate of Income and Expenditure 3udget Regional (APBD). As step to look self government financial and identification. Analysis that performed with use two analaysis equipment look like based calculation, that is Degree Otonomy Fiscal (DOF) and Indeks Ca2ablelity Routine (IKR) with be supporting tables comperation. Result of observation based on analysis above shows the grade self government Rulungan regence with DOF level 28,44 percent and IKR level 61,57 percent. But this condition in era performing otonomy in county expeclally in Bulungan Regency will sxperience reducing, this case coused capacity operasional organization more higher, it is coused variationly cervice that must be given to societies, for temporary supporting for to dig source reception from potension self county still haven’t been possible.

Kata Kunci : Fiskal, Manajemen Daerah