KOMPLEKSITAS UPAYA ASEAN DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGYA DI MYANMAR

Winda Nurlaily R. I, Dr. Samsu Rizal Panggabean, M.Sc

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Dominasi rezim otoriter di Myanmar membuat kondisi penduduk yang beretnis Rohingya semakin memburuk, dengan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat status kewarganegaraan mereka dicabut dan memaksa mereka untuk berekspansi ke negara lain. Eksodus yang dilakukan oleh etnis Rohingya tersebut memicu adanya kekhawatiran akan dampak yang lebih besar bagi negara tujuan sehingga diperlukan upaya koordinasi antara pemerintah Myanmar dan pemerintah negara-negara kawasan Asia Tenggara agar kestabilan keamanan kawasan tetap terjaga. Beberapa kali institusi regional ASEAN melakukan upaya-upaya pendekatan terhadap pemerintah Myanmar namun tidak memberikan perubahan yang lebih baik juga kepada etnis Rohingya. Berdasarkan situasi yang ada tersebut, peneliti bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penanganan kasus Rohingya belum juga menemukan titik terang hingga saat ini. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan konsep regional security complex yang di dalamnya mencakup pola interaksi aktor regional ASEAN dan aktor domestik pemerintah Myanmar. Berdasarkan analisis penulis maka diperoleh kesimpulan bahwa sulit tercapainya penanganan kasus Rohingya disebabkan oleh lemahnya ASEAN ketika dihadapkan pada prinsip non-intervensi yang dipegang oleh pemerintah Myanmar serta dalam beberapa hal ternyata ASEAN juga memiliki kekurangan yang membuat kinerja ASEAN kurang maksimal.

Dominant authoritarian regime in Myanmar has worsen Rohingya ethnic condition by using discrimination, including disowning Rohingnya ethnic citizenship forcing them to migrate to other countries. Rohingya ethnic exodus trigger fear among aim countries, demanding cooperation between Myanmar government and South East Asian governments to maintan regional security. Few times, regional institution ASEAN has made efforts to approach Myanmar Government but it did not give significant impact to Rohingya ethnic. Based on given situasion, researcher interested to examine what factors contribute to Rohingya case’s deadlock. In finding such factors, this research used Regional security complex concept in which interaction pattern among ASEAN member and Myanmar Government are included. This research resulted in the deadlock of Rohingnya case is contributed by ASEAN vulnerability in terms of Non-intervention principle applied by Myanmar government. Another finding suggested ASEAN as regional institution is in inadequacy.

Kata Kunci : Etnis Rohingya, ASEAN, Regional Security Complex, Prinsip non-intervensi