CONVERSION OF INTERNAL ECONOMIC CONFLICT INTO REGIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT - LESSONS LEARNT FROM JAPAN'S PRACTICE IN ACTIVATING LOCAL INDUSTRIES

YUNANTO CAHYO P, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP, Ph.D.

2016 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia melakukan upaya pembangunan ekonomi melalui kebijakan top-down dan terpusat pada masa kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Transisi sistem politik yang dipicu oleh krisis keuangan di Asia yang terjadi pada tahun 1998 juga sangat mempengaruhi proses pembangunan di Indonesia yang menyebabkan perubahan kebijakan ke arah desentralisasi dengan otonomi daerah. Hal ini memberi dampak meningkatnya arti penting pembangunan daerah sebagai inti penggerak pembangunan nasional. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang berlaku (RPJMN 2015-2019) juga menekankan pentingnya pembangunan daerah sebagai penyeimbang pembangunan ekonomi negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi akan mengundang konflik antara industri milik penduduk lokal dengan industri milik pendatang baru pada setiap tingkat ekonomi, baik di daerah, nasional bahkan internasional. Hal tersebut merupakan fenomena ekonomi yang umum terjadi dalam konteks pembangunan. Industri lokal adalah aset ekonomi suatu wilayah di mana mereka berada dan beroperasi yang berakar dan dipelihara dalam lingkup budaya lokal dan adat setempat. Namun, apabila daerah tersebut membuka diri dan terlibat dalam keterbukaan ekonomi dengan dunia luar, industri lokal akan menghadapi kekuatan besar ekonomi dari luar yang bisa turut serta membuka bisnisnya di daerah tersebut. Meninjau fakta-fakta yang terjadi di Indonesia bahkan di negara-negara lain di dunia, pencarian langkah-langkah yang efektif dan memungkinkan untuk mengatasi situasi sulit tersebut dari perspektif pembangunan di masa yang akan datang yang berasal dari langkah-langkah sukses negara lain, terutama dari pengalaman-pengalaman beberapa pemerintah daerah di Jepang yang telah sukses. Beberapa contoh konflik lokal yang khas di Indonesia ditemukan pada kasus industri gerabah Kasongan, Industri Kerajinan Perak Kota Gedhe di Yogyakarta dan desa wisata Sukawati di Bali. Konflik antara bisnis yag dimiliki penduduk lokal dengan bisnis milik pendatang muncul selama proses pembangunan ekonomi lokal baik di tingkat daerah maupun nasional yang mencoba membuka diri terhadap kekuatan ekonomi eksternal. Jepang juga mengalami kasus yang sama terutama di era pertumbuhan ekonomi yang cepat dari tahun 1970 hingga tahun 1980-an. Dalam lingkup internasional, perjanjian dagang Trans-Pacific Partnership (TPP) juga membawa isu panas ini kepada negara-negara yang mungkin terlibat termasuk Jepang dan Indonesia. Hal-hal yang umum dilakukan sebagai upaya yang diambil dalam menghadapi tekanan bisnis dari pendatang baru terhadap industri lokal adalah dengan proteksi. Namun langkah-langkah kebijakan yang berlawanan yaitu mencoba untuk memperkuat kemampuan bersaing industri lokal dan menghilangkan sistem proteksi, tidak menutup jalan kekuatan ekonomi dari luar namun menginternalisasi kekuataan industri dari luar untuk mendorong usaha kerjasama guna melakukan pembangunan yang terintegrasi. Beberapa contoh kasus di Jepang untuk pembangunan daerah praktis menunjukkan bahwa bukan proteksi yang menjadi solusi permasalahan, namun penguatan ekonomi daerah secara menyeluruh adalah kunci keberhasilan. Beberapa strategi kunci aktivasi ekonomi yang berhasil diterapkan di Jepang dapat dirangkum sebagai berikut. (1) Rangsangan pertumbuhan permintaan dengan mempromosikan gaya hidup kepada masyarakat dalam hal penggunaan produk lokal (2) Strategi yang melibatkan seluruh masyarakat di daerah tersebut (3) Strategi memperluas permintaan dari pasar luar negeri dengan meningkatkan pengenalan ekspor (4) Peningkatan pengembangan teknologi dan pemasaran, serta pengembangan desain (5) Mengamankan dan mengembangan sumber daya manusia melalui promosi pendidikan teknis kepada masyarakat (6) Mengulas kembali praktek bisnis-praktek bisnis yang terjadi dengan pemberlakuan peraturan-peraturan baru (7) Pemanfaatan teknologi ICT secara menyeluruh (8) Pemantapan peran dari setiap institusi pemegang kepentingan Sistem transfer pajak yang unik dari pemerintah pusat Jepang yang disebut "Furusato Nozei (Pajak Hometown)" yang telah berhasil diterapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber keuangan pembangunan juga merupakan upaya mengagumkan pemerintah Jepang. Hal lain yang cukup meningkatkan daya saing dalam praktek ekonomi di Jepang baik dari sektor publik maupun swasta adalah jiwa "Monozukuri" yang menanamkan kepada setiap pekerja untuk selalu memiliki tujuan memaksimalkan kualitas produk dan layanan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan pelanggan. Ini merupakan produk dari kerjasama dan kolaborasi yang melibatkan semangat kompetisi daripada sekedar menghindari konflik internal dengan sistem proteksi. Belajar dari praktek dan pengalaman Jepang di atas, perlu dipertimbangkan upaya dan metode yang tepat untuk Indonesia guna memperkuat daya saing perekonomian daerah.

Since its independence in 1945, Indonesia started efforts for the country's economic development along the centralized top-down policy throughout the Soekarno and Soeharto's regimes. Political transition triggered by the Asian Financial Crisis which occurred in 1998 also remarkably affected the line of country's development directing its policy to decentralization with regional autonomy. It consequently increased the importance of regional development as a core driver for the national development. The prevailing medium-term national development plan (RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) also emphasizes the importance of regional development for balanced economic development of the country. Economic development inevitably invites conflict between indigenous local industries and new business incomers at each level of economy in regional, national and even in international spheres. It is a common economic phenomenon in the development context. Local industries are the economic asset of the region where they are located and operate being deeply rooted and nurtured over time in the local culture and indigenous soil. But once they have been involved in circumstances open to the external world, they will inevitably confront outside economic powers invading in their own territory. Reviewing the actual facts ever occurred and prevailing in Indonesia and other worlds, possible and effective measures to cope with this tough situation from the perspective of seeking further development are sought from successful attempts, especially from the experience of various challenging regional efforts in Japan. Among others, typical examples of the local conflict in Indonesia are found in cases of Kasongan pottery industry, Kota Gedhe Silver Craft Industry in Yogyakarta Province and Sukawati tourism village in Bali. The conflict between indigenous local industries and outsiders appears during the course of development of any local economies at regional and national levels coming in contact with external economic powers. Japan has also experienced the cases especially in its rapid economic growth era from the 1970s to the 1980s. Internationally, the recently agreed Trans-Pacific Partnership (TPP) has also brought this hot issue among the countries which are going to be involved including Japan and Indonesia. Primary counteraction normally taken against the shock of exposure to the outsiders is protection of existing local industries. However contrastive policy measures are sometimes attempted to strengthen the existing local conditions getting rid of that protectionism not shutting out the external forces but to internalize their power to encourage cooperative efforts for integrated development. Many Japanese case examples for regional development practically indicate that it is not the protectionism that solves the problem, but the total regional economic reinforcement is a key for the success. Key strategies for successful economic activation taken in Japan with various attempts being actually made are summarized as follows. (1) Further Stimulation of Demand with Promoting Lifestyle having Regional Products (2) Strategies to Involve Whole Communities in the Region (3) Generation of Foreign Market Demand by Enforced Export Promotion Strategy (4) Enhancement of developing Technology and Merchandise, and Design Development (5) Securing and Developing Human Resources by Promoting Technical Education (6) Review of Business Practices by Enacting New Regulations (7) Thorough Utilization of ICT Technologies (8) Role Reconfirmation of Each Stakeholder Institution The central government's unique tax transfer measure called Furusato Nozei (Hometown Tax) being successfully applied to increase local revenue as a development financial source is also another attractive attempt in Japan. Quite enterprising and practical economic activation being attempted by various regional stakeholders in public and private sectors seems to reflect the Japanese mind of Monozukuri spirits that always aim to maximize qualities of products and services to serve and satisfy customers' needs and interests. It is also a product of cooperation and collaboration involving a spirit of competition rather than avoidance of internal conflicts on protectionism. Learning from the lessons from the analysis of the Japanese practices above, it should be considered to seek proper ways and efforts of Indonesia to strengthen competitive power of regional economy.

Kata Kunci : Industri Lokal/Local Industry, Konflik Ekonomi/Economic Conflict, Pengembangan Industri/Industrial Development, Aktivasi Industri/Industry Activation