The Impact of Private Forest Certification on The Communities in Bantul Regency, Indonesia

TEGUH SANTOSO, Ir. Leksono P. Subanu, MURP., Ph.D.

2016 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Berbagai macam skema sertifikasi hutan internasional muncul sebagai respon atas isu penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal, termasuk di Indonesia, sebagai negara yang memiliki hutan tropis penghasil kayu. Di Indonesia, disamping skema sukarela seperti Forest Stewardship Council (FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), terdapat skema lain yang merupakan kebijakan pemerintah melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yaitu sistem verifikasi yang menjamin legalitas hasil hutan kayu. Sistem mandatory ini juga menyasar pada kayu yang berasal dari hutan rakyat. Tujuan dari sertifikasi selain untuk menjamin legalitas kayu dalam rangka memperbaiki tata kelola kayu juga diharapkan mampu memberikan harga premium kayu bagi pengelola hutan. Beberapa penelitian sebelumnya mencatat, di Indonesia, sertifikasi hutan belum menunjukkan dampak secara langsung bagi masyarakat, khususnya hutan rakyat. Harga premium kayu yang diharapkan juga belum terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan sertifikasi hutan rakyat dengan menganalisis dua kasus kelompok tani lokal sebagai unit pengelola hutan rakyat di kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan mengurai faktor � faktor yang berpengaruh dalam implementasi sertifikasi hutan rakyat dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat anggota kelompok tani dalam hal harga kayu hutan bersertifikat dan sistem penjualan kayu. Hasil menunjukkan bahwa belum ada perbedaan dalam hal dampak sertifikasi hutan rakyat yang dirasakan oleh masyarakat. Sistem penjualan kayu secara tradisional masih berlangsung dilakukan oleh individu anggota kelompok tani, sementara harga kayu ditingkat petani belum ada kenaikan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal masyarakat yang belum paham tentang sertifikasi hutan. Faktor internal lainnya adalah tanggungjawab pengelola yang masih bersifat sukarela sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu terdapat faktor eksternal seperti kurangnya intervensi pemerintah dalam penjualan kayu hutan rakyat dan peran LSM yang masih dominan dalam kemandirian kelompok tani hutan rakyat.

Various international schemes of forest certification are in response to emerging issues of illegal logging and timber trading, including in Indonesia, as a country with major tropical forests producing timber. In Indonesia, in addition to voluntary schemes such as Forest Stewardship Council (FSC) and Indonesian Eco-labeling Institute (LEI), there is a scheme made by the government through the Timber Legality Assurance System (SVLK) which is a verification system that ensures the legality of timber forest products. The mandatory system also initially targets timber from private forests. The purpose of this certification in addition to ensuring the legality of timber as well as good governance is a premium price of timber for forest managers. Some previous studies have noted that, in Indonesia, forest certification has not been able to have direct impacts on communities, especially the management of private forests. Premium prices were expected but in fact have not materialized. This study aims to determine the development of certified forests by analyzing two cases of local farmer groups as management units in Bantul regency. The analysis was conducted on the factors that influence unsuccessful forest certification, and its impact on the welfare of private forest farmers, related to the price of timber from certified forests and timber marketing system. The results showed that there is no difference in the impact of forest certification that is perceived by the community. Conventional marketing system is still done by individual members of the group, while the price of timber has seen no increase at the farmer level. This is due to an internal factor of society which lacked the understanding of forest certification and responsibilities of administrators that are not business oriented, and external factors that are a lack of government intervention in the private forest�s timber trading and the role of NGOs that is still dominant in society independent of private forest farmers.

Kata Kunci : sertifikasi hutan/forest certification; hutan rakyat/private forest; komunitas/community; harga kayu/timber price