Tinjauan Yuridis Larangan Ekspor Mineral Mentah Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Prinsip-Prinsip Serta Peraturan Dalam General Agreement on Tarff dan Trade Related Investment Measures

REZA HERLAMBANG, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Ratifikasi World Trade Organization membawa berbagai dampak pada kehidupan ekonomi, politik dan hukum di Indonesia, salah satu contoh adalah kebijakan pemerintah yang mengatur ekspor tambang mineral yang menimbulkan pro dan kontra. Kebijkan tersebut dituangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai Peraturan perundang - undangan yang tentunya harus memperhatikan prinsip - prinsip dan ketentuan World Trade Organization. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip TRIMs dalam WTO di implementasikan dalam kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan melindungi kepentigannya dalam mengelola kekayaan alam dengan tetap berada pada koridor perjanjian internasional yang telah disepakati Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan deskripsi penelitian deskriptif analitis. Menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan baik berupa bahan primer, sekunder maupun tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder kemudian dengan metode analitis normatif kualitatif untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian , larangan ekspor mineral mentah dan batubara dalam hukum positif Indonesia meskipun tidak secara ekspilist, lahir dari penafsiran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan peraturan-peraturan pelaksananya. Kebijjakan tersebut juga terindikasi melanggar ketentuan serta prinsip-prinsip dalam General Agreement on Tariff and Trade. WTO memberi aturan yang seimbang, antara hak dan kewajiban bagi negara-negara berkembang, meskipun aturannya tidak jelas, Pemerintah Indonesia harus memiliki pemahaman yang baik agar dapat memanfaatkan aturan-aturan tersebut bagi kepentingan Negara Republik Indonesia.

Ratification of the World Trade Organization brought variety of impacts on economic, politics and law in Indonesia, for exemplification is government policies related to export of mineral that generate the pros and cons. The Government policies as applied in several regulations should consider WTO principles and provision. This thesis objective is to review and to analyze how obedient GATT and TRIM's principles and provisions implemented in Indonesia's Government policies in their purpose to protect and manage their natural resources but to comply with international conventions. Method of Research applied was normative descriptive and analytical research. Research focused on literature data in the form of primary materials, secondary and tertiary. Data collection techniques used in the form of a literature study is research of secondary data afterwards with a normative qualitative analytical method to draw conclusions. Refer to the result of research, prohibition on exports of raw minerals and coal in Indonesian positive law even though not explicitly stipulated, emerged from interpretation of the provisions as stipulated Act No. 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining and its implementing regulations. The Policies also indicated the violation of the provisions and principles of the General Agreement on Tariffs and Trade. WTO provide a balanced, between the rights and obligations for developing countries, although the rules are not clear, the Government of Indonesia must have a good understanding and awareness in order to take advantage of the rules for the prominence of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci : Larangan Ekspor Mineral Mentah, General Agreement on Tariff and Trade, Trade Related Investment Measures, Pertambangan Mineral dan Batubara, Raw Mineral Export Prohibition, General Agreement on Tariffs and Trade, Trade Related Investment Measures, Mineral