TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN TERHADAP AWAK KAPAL DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT SAAT TERJADI KECELAKAAN KAPAL

EDWARD NAINGGOLAN, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan pelayaran dalam perjanjian kerja laut terhadap awak kapal dan kewenangan hukum apa yang dimiliki oleh Syahbandar sebagai wakil dari pemerintah yang mengetahui perjanjian kerja laut antara awak kapal dengan perusahaan pelayaran. Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier. Bersifat deskriptif, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas hukum, kaedah hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kerja laut, pelaksanaan tanggung jawab perusahaan pelayaran, kewenangan Syahbandar selaku pihak yang mengetahui perjanjian kerja laut. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, perjanjian kerja laut belum memberikan hak awak kapal secara maksimal; Kedua, Perjanjian Kerja Laut harus dibuat dihadapan Syahbandar meskipun sudah ada perjanjian kerja yang dibuat oleh Perusahaan pelayaran dengan awak kapal, karena Perjanjian Kerja Laut merupakan syarat dimasukkannya awak kapal kedalam buku sijil yang merupakan daftar awak kapal sesuai dengan jabatannya. Disamping sebagai syarat penyijilan Perjanjian Kerja Laut juga diperlukan untuk kelengkapan dokumen penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

The purpose of this study is to determine shipping company responsibility to the ship's crew in case of accident which is written on the Sea Employment Agreement. The other purposes are to describe law authority owned by the Harbour Master, as government representative, who legally knows the application of the Sea Employment Agreement between the ship's crew and shipping company. This is a normative study which is researching legal principles, rules of law, and systematic law by examining the literature in order to obtain secondary data. Collecting data through library research, this study collects Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. Being a descriptive study, the result of this research is expected to describe holistically and systematically law principle, legal norms and legislative law related to the Sea Employment Agreement. It also describes the implementation of shipping company responsibility, the authority of Harbour Master. The conclusions of this research are as listed : First, the axisting Sea Employment Agreement does not accommodate the crew rights maximally; Second, the Sea Employment Agreement must be made in front of the Harbour Master although the Labour Contract made by shipping company already exists. The Sea Employment Agreement is the requirement of the entry of the ship's crew name into the certificate book which contains the list of names and position of the crew. It is also needed for the issuance of Sailing Approval Document.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Laut, Sea Employment Agreement