PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS PUTUSAN PEMBATALAN PAILIT PT. GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 385/K/PDT.SUS-PAILIT/2014)

JEIHAN HANUM, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini mengenai analisis yuridis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung tentang Pembatalan kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 385/K/PDT.SUS-PAILIT/2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan kreditor-kreditor pada khususnya maupun perlindungan terhadap Debitor pada umumnya, dengan melihat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Perkara Kepailitan yang penulis teliti ialah PT. Golden Spike Energy Indonesia (Debitor) dengan PT. Global Pacifik Energy (Kreditor Konkuren) dan Kreditor lainnya, dimana melalui Proses PKPU, Perjanjian Perdamaian, Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hingga putusan Pembatalan Pailit dari Mahkamah Agung. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui metode ini pula akan menguraikan, menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum, yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan proses Perjanjian Perdamaian PT. Golden Spike Energy Indoneisa sebagai Debitor dan PT. Global Pacifik Energy sebagai Kreditor Konkuren beserta konkuren lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kreditor berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung melihat Pasal 170 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dan PKPU serta berdasarkan prinsip Pari Passu Pro Rate Parte dan semangat perdamaian dalam kepailitan, Perjanjian Perdamaian dibuat dengan tujuan untuk memenuhi dan menjamin kepastian hukum bagi para Kreditornya. Status hukum para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap harta debitornya, sesuai dengan kedudukan dan haknya.

This research regarding the juridical analysis of the cassation decision of the Supreme Court about the cancellation of bankruptcy (case study the verdict number 385/K/PDT.SUS-PAILIT/2014). This research aims to find out the protection of creditors in particular as well as the protection of the debtor in General. By looking at the considerations of the Judges of the Supreme Court. Bankruptcy case I Researched is PT. Golden Spike Energy Indonesia (the debtor) and PT. Global Pacific Energy (Concurrent Creditors) and other Creditors, which through the process of PKPU, peace agreement, Bankruptcy Decision of the Commercial Court at Central Jakarta District Court, and the cancellation decision of the Supreme Court of bankcruptcy. This research is a yuridis normative, by describing the legislation in force and associated with the theories of law in practice its implementation with regard to the issues to be researched, through this method will illustrate, describing about the facts in the real occurs as a reflection towards the implementation of legislation and legal principles, related to the theories of law and the process of peace treaty between PT. Golden Spike Energy Indonesia as a Debtor with PT Global Pacific Energy as well as other Concurrent Creditors concurrent. The results showed that protection against creditors based on the consideration of the Panel of Judges of the Supreme Court, based on articele 170 paragraph (3) bankruptcy and PKPU laws, based on the principle of Pari Passu Pro Rate Parte and the spirit of peace in bankruptcy, the Peace Agreement was made with the intention to meet and ensure legal certainty for the creditors. The legal status of the creditors have the same rights to property debtors, in accordance with the position and rights.

Kata Kunci : Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Perjanjian Perdamaian. Pembatalan Kepailitan, Kreditor dan Debitor, verdict of the Supreme Court of Cassation. Peace Agreement. Cancellation of the bankruptcy, the creditor and the debtor.