INVESTASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI EKONOMI (Analisis Isi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)

TEGUH WIDODO, Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni

2016 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Lika-liku kebijakan investasi di Indonesia tidaklah bisa dilepaskan dari adanya dualisme kekuatan ekonomi yang memiliki perbedaan kepentingan, yakni antara asing dan pribumi. Kebijakan investasi juga faktanya telah berubah-ubah menyesuaikan rezim politik besar, dan menuai polemik panjang sampai hari ini terutama ketika dikaitkan dengan sistem Ekonomi Pancasila atau prinsip demokrasi ekonomi. Polemik ini bermuara pada investasi yang dianggap sebagai kepanjangan tangan sistem Kapitalisme Barat sehingga bertentangan dengan corak “Sosialisme” ala Indonesia, yakni Demokrasi Ekonomi. Demokrasi ekonomi sendiri tidak hanya tentang sebuah cara, tapi tentang tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat banyak, dimana keuntungan dari pertumbuhan ekonomi itu harus dinikmati oleh seluruh Warga Negara Indonesia, dengan sasaran untuk mencapai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Terkini, polemik investasi di Indonesia itu bermuara pada satu obyek kebijakan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sehingga dalam penelitian ini, UU 25/2007 menjadi obyek penelitian yang layak dianalisa dengan perspektif demokrasi ekonomi. Analisis ini penting untuk dilakukan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian, yakni bagaimana sebenarnya pandangan atau perspektif demokrasi ekonomi terhadap kebijakan investasi di Indonesia, baik arah kebijakan investasi, peran stakeholders pembangunan dalam investasi, maupun dari strategi pemerintah dalam tata kelola investasi. UU 25/2007 ini akan dianalisa menggunakan metode analisis isi kualitatif, yang merupakan sebuah metode penelitian untuk membahas secara mendalam mengenai isi, pesan atau makna informasi tertulis, dimana teks itu dapat mencerminkan suatu fenomena kebijakan. Analisis isi ini juga telah didukung dengan hasil focus group discussion dan wawancara mendalam, yang berguna untuk mengurangi subyektivitas peneliti. Hasilnya, pertama, UU 25/2007 cenderung diarahkan sebagai instrumen politik perekonomian yang bersifat terbuka terhadap internasionalisasi ekonomi namun tetap diupayakan selaras dengan haluan pembangunan Indonesia yang memiliki tujuan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Kedua, UU 25/2007 juga telah mensinergikan peran stakeholders pembangunan dengan seimbang, yang mencerminkan manuver Indonesia di antara perekonomian terbuka dengan ketahanan ekonomi nasional, dan berhasil mengkompromikan dualisme kekuatan ekonomi dalam operasi investasi Indonesia. Ketiga, UU 25/2007 tidaklah menutup kemungkinan untuk mengambil manfaat dari investasi yang bercorak Kapitalisme Barat selama mekanisme itu disaring dengan kepribadian bangsa, sambil bangsa ini mempersiapkan skema pengalihan investasi; Sehingga kebijakan investasi Indonesia dalam UU 25/2007 ini justru bisa diarahkan sebagai strategi efektif yang mempercepat tercapainya tujuan demokrasi ekonomi.

Twists and turns of investment policy in Indonesia cannot be separated from their dualism of economic strength who have different interests, ie between foreign and indigenous. The fact that the investment policy has been changing adjusting the major political regime, and has reaped the long polemic until today, especially when it is associated with Pancasila economic system or economic democracy principles. This polemic boils on investment which has considered as an extension of the system of Western capitalism so that contrary to Socialism a la Indonesia, namely the Economic Democracy. Economic democracy is not only about how, but also about the purpose to reach a lot of people's welfare, where the benefits of economic growth should be enjoyed by all Indonesian citizen, with the goal to achieve opening Act of 1945: a fair and prosperous society. Latest, polemic investment in Indonesia boils down to a policy object, namely Law No. 25 of 2007 on Investment. Thus, in this study, Law 25/2007 became the object of research which deserves to be analyzed with the perspective of economic democracy. This analysis is important to do in order to answer the research questions: how exactly the views (perspectives) of economic democracy to investment policies in Indonesia? It will be seen from the directions of investment policy, from the role of stakeholders in the development of investment, and from government strategies in the governance of investment. Law 25/2007 will be analyzed using qualitative content analysis method: a research method to discuss in depth about the content, messages or meaning of a written information, where the text may reflect a policy phenomenon. The content analysis was supported by the results of focus group discussion and in-depth interviews, which are useful to reduce the subjectivity of the researcher. The result, first, Law 25/2007 is likely directed as an instrument of economic policy which is open to the economic internationalization but still pursued in harmony with Indonesia's development bow which has a goal to achieve a fair and prosperous society. Second, Law 25/2007 also synergize the role of development stakeholders equally, reflecting maneuver Indonesia between an open economy with national economic resilience, and manages to compromise the strength of economic dualism in investment operations in Indonesia. Third, Law 25/2007 does not rule out the possibility to take advantage of investment character of Western capitalism, as long as the mechanism filtered with a national character, while the nation preparing for the transfer of the investment scheme; So that Indonesian investment policies in Law 25/2007 can be directed precisely as an effective strategy which accelerate the achievement of economic democracy.

Kata Kunci : Investasi, demokrasi ekonomi, sistem Ekonomi Pancasila