MASYARAKAT SIPIL MEREBUT AKSESIBILITAS PENGELOLAAN CSR (Studi Tentang Advokasi Perda CSR di Bojonegoro)

AHMAD SHODIKIN, Prof. Dr. Susetiawan, S.U

2016 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Ditemukannya sumber daya alam baru seperti minyak dan gas di suatu tempat, selalu menggerakkan seluruh sumber daya manusia yang ada di tempat tersebut. Masyarakatnya yang awalnya agraris akan bergerak menuju masyarakat industri, diversifikasi lapangan pekerjaan semakin beragam, banyak tenaga kerja dan perusahaan yang datang baik perusahaan migas maupun perusahaan pendukungnya, lembaga sosial masyarakat, media massa, dan para akademisi semakin memperkuat perannya sebagai pembangun masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah disibukkan oleh pekerjaan baru mengurusi izin, mengeluarkan kebijakan dan peraturan baru guna mengatur dan mengawasi setiap dinamika sosial, ekonomi, dan politik dampak dari industrialisasi. Tak terkecuali yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Ditemukannya sumber migas pada tahun 2001 yang mampu menyuplai 20 persen produksi minyak nasional, telah merubah kondisi di Bojonegoro. Tak pelak isu CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang keberadaannya semakin populer seiring banyaknya perusahaan yang hadir di Bojonegoro. Dan isu ini semakin meningkat ketika praktik pengelolaan CSR mengalami masalah. Kemudian Aliansi OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Bojonegoro didirikan sebagai bagian dari keikutsertaan dalam mengakses pengelolaan CSR di Bojonegoro. Dalam kontribusinya, organisasi ini ingin menjawab permasalahan CSR di Bojonegoro dengan memperjuangkan isu CSR berkeadilan dan berkelanjutan melalui advokasi kebijakan publik berupa Perda CSR. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perjuangan Aliansi OMS merebut aksesibilitas pengelolaan CSR, dengan rumusan masalah rincian sebagai berikut; pertama, bagaimana Aliansi OMS berjuang merebut aksesibilitas pengelolaan CSR, kedua, bagaimana Aliansi OMS melakukan konsolidasi, dan ketiga, bagaimana Aliansi OMS membangun jaringan. Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptis dengan cakupan lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Informan dalam penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan CSR di Bojonegoro, diantaranya para perusahaan, pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif, dan organisasi masyarakat sipil di Bojonegoro. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen terkait upaya advokasi Aliansi OMS dan berita di media. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perjuangan Aliansi OMS untuk advokasi Perda CSR dipengaruhi oleh dua kondisi, yakni kondisi obyektif berupa permasalahan pengelolaan CSR di Bojonegoro dan kondisi subyektif berupa semangat membangun �kampung halaman� daerah Bojonegoro. Namun ide perjuangan Aliansi tersebut menjadi bias, pihak Aliansi bersikukuh dengan isi draft Raperda usulannya, karena berisi besarnya kewenangan LSM lokal. Sementara pihak DPRD beranggapan bahwa Raperda CSR tersebut sarat kepentingan Aliansi, dan anggota DPRD sendiri juga memiliki kepentingan pribadi di dalam draft Raperda CSR tersebut. Perbedaan kepentingan antara Aliansi dan DPRD tersebut diperparah oleh pola komunikasi yang buruk. Dan akhirnya DPRD menolak draft Raperda CSR usulan Aliansi dan mengesahkan Raperda buatan DPRD sendiri.

The discovery of new natural resources such as oil and gas somewhere, always motivates a movement to the entire human resources at these sites. The society which was originally an agricultural will move toward the industrial society, diversification of jobs increasingly diverse, more workers and companies are coming both oil companies corporate supporters, civil society organizations, the media, and academia reinforces its role as a community development, and central government or local government have new job taking care of permits, issuing new policies and regulations to regulate and oversee all the dynamics of social, economic, and political impacts of industrialization. No exception that occurred in Bojonegoro. The discovery of oil and gas resources in 2001 were able to supply 20 percent of domestic oil production, had changed the conditions in Bojonegoro. Inevitably the issue of CSR or corporate social responsibility which was existence made popularly as the number of companies that are coming in Bojonegoro. And these issues are intensified when CSR management practices are having problems. Then Alliance CSO (Civil Society Organizations) Bojonegoro was established as part of participation in CSR management access in Bojonegoro. On its duty, the organization would like to answer about CSR problem in Bojonegoro by struggling the equitable and sustainable CSR issues through public policy, advocacy in the form of Perda CSR. The formulation of the main question in this research is how the process of struggle Alliance CSO seize accessibility CSR management, the formulation of the mini question; First, how the Alliance CSO struggle to reach the accessibility CSR management, second, how the Alliance CSO consolidation, and third, how the Alliance CSO make a networking. While the methods used in this study is a qualitative descriptive with coverage research sites located in the district of Bojonegoro. Informants in the study are the parties involved in the management of CSR in Bojonegoro, including the corporate, local government executive and legislative, and civil society organizations in Bojonegoro. The data used in this study are primary and secondary data. The primary data obtained through observation and interviews, while secondary data obtained through documents related to the Alliance CSO advocacy and the news media. The results showed that the struggle of the Alliance of CSO to advocate Perda CSR is affected by two conditions, namely the objective conditions such as CSR management problems in Bojonegoro and subjective conditions such as spirit of building 'kampung halaman' Bojonegoro district. But the alliance struggles to be refraction, the Alliance do not want to change the content of the Raperda draft that proposed, because the contents of the authority of local NGO were powerfull. Them.While the DPRD think that the Raperda CSR which proposed by Alliance only talk about their interest, and DPRD also have their own interest. The difference interest both of Alliance and DPRD as been exacerbated by poor communication patterns. Finally, DPRD rejected the Raperda CSR proposed by Alliance and approve Raperda CSR made by DPRD itself.

Kata Kunci : Organisasi Masyarakat Sipil, advokasi, Corporate Social Responsibility, Perda CSR, Bojonegoro.