ANALISIS POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DEVIANI P PANGULU, Dr. Supriyadi S.H., M.Hum

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui dan mengenalisis : (1) Perbuatan-perbuatan apa saja yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan PPAT dan (2) upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam mencegah perbuatannya agar tidak berpotensi sebagai tindak pidana korupsi Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris karena dalam penelitian ini penulis memadukan penelitian hukum normatif (data-data sekunder) dengan penelitian hukum empiris (data-data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan). Narasumber dari Penelitian ini adalah Ketua Pengurus Daerah (Pengda) INI Sleman, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) IPPAT Sleman, serta akademisi. Responden dalam Penelitian ini adalah Notaris dan PPAT dalam wiliayah kerja Kabupaten Sleman.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir analisis kualitatif dan penarikan kesimpulannya menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian ini menujukan bahwa perbuatan-perbuatan yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah terdapat dalam Pasal 2, 3, 5, 10 dan Pasal 12 huruf h Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pasal menunjukan potensi Notaris dan PPAT dapat dikenakan pasal-pasal tersebut jika melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal upaya pencegahan perbuatannya agar tidak berpotensi sebagai tindak pidan Korupsi adalah dengan bekerja secara professional sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dan Kode etik Notaris dan PPAT.

This research have a purpose to analysing : (1) what kind of notary and land titles registaar acts that could have a potention to be classified as a corrupiton act and (2) what kind of efforts that the notary and land titles registaar did to ensure their acts shouldn’t classified as a corruption act. This research was a normative-empiric research because in this research, researcher combine the normative legal research (using secondary data) and the legal empiric research (by using primary data from the field research). The Interviewees for this research are the regional board chieft of Sleman Notary Assosiation (INI), and the regional board chieft of Sleman Land Titles registaar Assosiation (IPPAT). The respondent for this research are some notarie and land titles registaar with working area all around Sleman distric. The sample collecting method for this research is purposive sampling and then researcher analisying the data with analisys kualitative method. Researcher using inductive method of thinking for reaching the conclusion. The results of this research show that the potential acts that can classifeid as corruption in the Notary and Land Titles Registaar execution of duties base on Articles 2, 3, 5, 10 and Article 12 letter h Act No. 20 of 2001 concering amendments to the Act No. 31 of 1999 on the Corruption Eradication. Several articles show there are potention for Notary and PPAT could be charged with thoose article as long as proven guilty of corruption. In effort of prevent their actions from being potentially classified as corruption, the notary and land titles registaar should commiting their action proffesionaly accordance with the law and the code of ethics.

Kata Kunci : Notaris, PPAT, Tindak Pidana Korupsi/Notary, Land Tittles Registaar, Corruption