PENERAPAN PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PEMERINTAH ACEH

KAMAL FAHMI KURNIA, Aminoto, SH, MSi

2016 | Tesis | S2 Hukum

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian ketentuan pemberian Dana Otonomi Khusus bagi Pemerintah Aceh terhadap penerapan prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia. Disamping itu, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dalam penerapan prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) terhadap ketentuan pemberian Dana Otonomi Khusus bagi Pemerintah Aceh. Objek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber data yang utama dan didukung dengan penelitian empiris dengan data primer sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen (studi kepustakaan) yaitu menginventarisasi dan meneliti bahan hukum dan data tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung kepada narasumber terkait. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan logika induktif dalam penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, ketentuan pemberian Dana Otonomi Khusus bagi Pemerintah Aceh tidak sesuai dengan penerapan prinsip negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat bahwa ketentuan pemberian Dana Otonomi Khusus bagi Pemerintah Aceh mensiratkan upaya mensejahterakan bagi suatu kelompok atau golongan tertentu saja. Kedua, implikasi yang terjadi yaitu terdapat beberapa ketentuan pemberian Dana Otonomi Khusus bagi Pemerintah Aceh yang menjadi bertentangan dengan prinsip negara kesejahteraan (welfare state). Ketentuan tersebut adalah: penentuan besaran Dana Otonomi Khusus, penggunaan/pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, dan mekanisme pertanggugjawaban penggunaan/pemanfaatan dana Dana Otonomi Khusus bagi Pemerintah Aceh.

ABSTRACT This study aims to identify and analyze the suitability of the provisions of the Special Autonomy Fund for Aceh Government on the application of the principles of the Welfare State of Indonesia. This study also aims to identify and analyze the implications of the application of the principles of the Welfare State against the provisions of the Special Autonomy Fund for the Government of Aceh. The object of this study was Law Number 11 Year 2006 concerning the Government of Aceh. The type of this research is a normative legal research with secondary data as the primary data source and supported by empirical research with primary data as supporting data. Secondary data collection techniques through the study of documents (literature study) is inventoried and examined the legal material and written data related to the object of research, while the technique of primary data collection is done through direct interviews to the informant. Data were been analysed qualitatively by inductive logic in conclusion. Based on the results of research and analysis it can been concluded that: First, the provisions granting Special Autonomy Fund for Aceh Government is not in accordance with the application of the principle of the welfare state (welfare state) in Indonesia. It can been seen that the provisions granting Special Autonomy Fund for Aceh Government stated implicitly the efforts for the welfare of certain groups or parties. Second, implication that happens is there are some provisions granting Special Autonomy Fund for Aceh Government contrary to the principles of the welfare state. These provisions are: the determination of the amount of Special Autonomy Fund, of Use / utilization of Special Autonomy Fund, and mechanisms of responsibility of Use / utilization of Special Autonomy Funds for Aceh Government.

Kata Kunci : Pemerintah Aceh, Dana Otonomi Khusus, Negara Kesejahteraan