PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) UNTUK MENCEGAH FRAUD PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KRISNHOE SUKMA DANUT, Suyanto, SE., MBA., Ak., Ph.D.

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini telah menimbulkan keprihatinan bagi banyak pihak. Keprihatinan ini timbul dikarenakan kerugian yang diderita oleh negara akibat kasus korupsi ini jumlahnya tidak sedikit. Beberapa sumber menyebutkan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sebagian besar berasal dari pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu pemerintah berusaha menekan fraud pada proses pengadaan barang/jasa dengan menerapkan pengadaan secara elektronik (e-procurement). Riset ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran e-procurement dalam mencegah fraud pada proses pengadaan barang/jasa serta memahami bentuk dukungan yang diberikan e-procurement terhadap audit yang dilakukan inspektorat. Riset ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang dilakukan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Yogyakarta, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkot Yogyakarta dan Inspektorat Pemkot Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta dipilih karena pernah meraih e-procurement awards pada tahun 2015. Hasil analisis menunjukan bahwa e-procurement memiliki berbagai peran dalam mencegah fraud, diantaranya adalah mengurangi pengaturan lelang, meningkatkan keamanan, meningkatkan transparansi, mengurangi tatap muka dan mencegah intervensi. Analisis menggunakan teori fraud triangle juga menemukan bahwa e-procurement berperan dalam mencegah timbulnya kesempatan dan tekanan untuk melakukan fraud. E-procurement juga terbukti berperan dalam mewujudkan elemen kunci untuk pengadaan yang bebas korupsi, yaitu transparansi, kompetisi, dan kriteria objektif dalam pengambilan keputusan. Kekurangan yang masih terdapat dalam sistem e-procurement yang digunakan Pemkot Yogyakarta adalah belum otomatisasi, belum terstandarisasi dan inspektorat belum memiliki akses langsung ke e-procurement.

The number of corruption cases in Indonesia recently has caused concern for all parties. This is because the corruption has caused the loss of great amount of money for the country. Some sources have reported that most corruption cases in Indonesia originate from the procurement of government goods/services. For this reason, the government has tried to suppress fraud in the procurement of goods/services by implementing electronic procurement (e-procurement). This research aims to gain in-depth understanding of the roles of e-procurement in preventing fraud in the procurement of goods/services and to comprehend the kinds of support provided by e-procurement to the audit process by the Inspectorate. This research is qualitative with a case study conducted at the Procurement Services Unit (ULP) of Yogyakarta municipality, E-Procurement Services Unit (LPSE) of Yogyakarta Municipality, and at the Inspectorate of Yogyakarta Municipality. Yogyakarta Municipality is chosen because it won the e-procurement awards in 2015. The results of the analysis show that e-procurement has various roles in preventing fraud, such as reducing auction set-ups, improving safety, increasing transparency, reducing face-to-face meetings between the procurement committee and the providers, and preventing interference. The analysis applying the fraud triangle theory also indicates that e-procurement plays such roles as preventing any fraud chance and suppressing frauds. E-procurement is also proven to have the role of realizing the key elements for a corruption-free procurement, namely transparency, competition, and objective criteria in decision-making. The disadvantages still found in the e-procurement system implemented by Yogyakarta municipality are that the system has not been automated and standardized, and the Inspectorate has not been provided with a direct access to it.

Kata Kunci : pengadaan barang/jasa, fraud, e-procurement, kualitatif, fraud triangle, pemerintah, korupsi, procurement, qualitative, government, corruption