DINAMIKA PEMERINTAHAN DESA ADAT DALAM REGULASI NASIONAL (Pokok Kajian : Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah)

SAMSUL BAHRI ABDI, R.B. Abdul Gaffar Karim, S.I.P., M.A.

2016 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Keberadaan desa adat di Indonesia mengalami pasang-surut regulasi pemerintahan dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika desa adat di Maluku, khususnya di desa Soahuku, Kabau, dan Yaputih, Kabupaten Maluku Tengah pada berbagai era rezim politik. Desa adat di daerah ini disebut negeri, yang merupakan "negara kecil" dengan kesatuan wilayah, masyarakat, aturan atau hukum tersendiri, yang telah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Akan tetapi, kehadiran negara baru memiliki kepentingan untuk mendominasi realitas atau praktik bernegara dan dan bermasyarakat, sehingga mensyaratkan pentingnya posisi regulasi. Masalah utama studi ini adalah untuk mengkaji cara kerja adat (tradisi) dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Negeri dalam menanggapi regulasi nasional terhadap desa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris normatif dengan menggunakan studi kasus dan analisis deskriptif di desa adat, dengan menggunakan kerangka pikir Pierre Bourdieu. Penelitian ini berlangsung di tiga desa, yaitu Soahuku, Kabau, dan Yaputih, yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Tiga desa tersebut dipilih karena tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah dengan mempertimbangkan aspek geografis, agama dan kultur. Hal ini diharapkan agar dapatdiperoleh gambaran dari desa adat, tentang bagaimana pelaksanaan pemerintahan Negeri yang menjadi warisan leluhur tetap bisa terpelihara sampai saat ini. Studi ini menyimpulkan bahwa melalui instrumen doxa dan habitus dengan strategi dominasi ranah dan modal, adat di negeri berhasil menciptakan doxa individu dan masyarakat sebagai keyakinan adat terhadap pemerintahan negeri sebagai sesuatu yang sakral suci, tidak dapat diubah. Tradisi tetap menjadi rujukan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah negeri untuk masyarakat adat di Maluku Tengah seperti menentukan siapa yang seharusnya menjadi Raja. Secara kolektif masyarakat percaya bahwa adat akan memberi mereka jaminan kesejahteraan bagi negeri. Oleh karena itu, tata kelola sistem pemerintahan negeri tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau mengancam stabilitas negara, tetapi merupakan kearifan lokal untuk memperkaya khasanah politik dan pemerintahan di Indonesia. Diberlakukannya UU no. 6/2014 tentang desa disambut baik oleh masyarakat adat karena menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap adat dan memberikan kesempatan bagi eksistensi adat dalam pemerintahan modern domain.

The existence of indigenous villages in Indonesia has changed include various aspects such as political and governance. The present study aims at examining the dynamics of indigenous villages in Maluku, particularly in Soahuku, Kabau, and Yaputih villages, Kabupaten Maluku Tengah in the different era of political regimes. Indigenous villages in this region called Negeri, which was a small state with its own domains, communities, rules or laws that had existed long before the state of Indonesia was formed. But the presence of new countries had the interest to dominate reality or practice of statehood and society, thus requires the importance of a regulatory position. The main problem in this study is to examine the working of adat (tradition) in forming the public's trust in the Negeri Government as a respond to national regulations against village. This study is a normative empirical research by using case studies and descriptive analysis on indigenous villages using Pierre Bourdieu's theory of thinking. The research takes place in three villages, namely Soahuku, Kabau, and Yaputih, administratively it's belonging to Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Province. These three villages were selected because its spread over three kecamatan in Kabupaten Maluku Tengah to consider aspects of geographies, religions and cultures. It is expected to obtain an overview of the indigenous villages on how to govern their village with adat laws into a heritage that can still be preserved until now. The study summarizes that through doxa and habitus instruments with domination of fields and capitals as startegies, traditions in Negeri have succeed to creates individual and communitty doxa as tradition belief that traditions of Negeri governance is sacred, unchangeable. Traditions remains the highest reference in the government organization of Negeri for indigenous peoples in Maluku Tengah such as election who should be Raja. Their collectively believesthat traditions will give them a guarantee of prosperity for the Negeri. Therefore, the system governance that has been done by Negeri should not be considered as something bad or threatening the stability of the country, but is a local wisdom to enrich the political and governancein Indonesia. The enactment of UU no. 6/2014 about village was greeted by the indigenous peoples because it shows the government's recognition of traditions and provides an opportunities to traditions existance in the domain modern government.

Kata Kunci : adat, negara, Negeri, doxa, habitus, ranah, modal