ANALISIS LEGALITAS KEPEMILIKAN ASET YAYASAN Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Rumah Sakit Patmasuri antara Yayasan Purna Yudha dengan DPD Legiun Veteran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

ANISSA FARICHA, Dr. Sutanto, S.H., MS.

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis akibat diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1817/K/PDT/2011 terhadap kepemilikan Rumah Sakit Patmasuri. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam sengketa antara Yayasan Purna Yudha dengan DPD LVRI DIY. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif empiris. Cara pengumpulan data adalah dangan melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer (berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Putusan Pengadilan terkait) serta bahan hukum sekunder (buku-buku, artikel, dan jurnal terkait) serta penelitian lapangan. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam memberikan putusan, baik Majelis Hakim pada tingkat pertama, banding, maupun saksi telah salah mengambil pertimbangan hukum. Hakim juga telah salah menilai saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam sidang. Akibatnya, hakim memberikan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka sejak adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1817/K/PDT/2011 Pihak yang dimenangkan, yaitu Penggugat yang diberikan wewenang oleh hakim untuk memiliki, mengelola, dan melaksanakan kepengurusan Rumah Sakit Patmasuri tidak dapat melaksanakan Putusan yang telah sampai pada tingkat kasasi tersebut. Selain itu peneliti juga menyimpulkan Notaris dalam perkara ini sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai Notaris pada pengadilan. Dengan Surat Keterangan yang dibuat olehnya, Notaris menyampaikan kepada hakim mengenai isi dari akta Anggaran Dasar Yayasan Purna Yudha yang menerangkan bahwa Yayasan Purna Yudha adalah Yayasan yang didirikan sendiri oleh pendirinya tanpa adanya afiliasi dengan institusi manapun. Selain itu, inisiasi pendirian Yayasan Purna Yudha juga didasari oleh keinginan pribadi para pendiri dan bukan dari institusi atau organisasi manapun termasuk DPD LVRI Yogyakarta.

The purposes of this legal research are to analyze in juridically legal impact of Supreme Court Desicion Number 1817/K/PDT/2011 towards the ownership of Patmasuri Hospital. Moreover, this research purposed to analyze responsibility of public Notary towards the deeds that made in the dispute between Purna Yudha Foundation against DPD LVRI DIY. Type of legal research that choosen is normative empiric legal research. Whereas the data collected by conducted library legal research to obtain primary legal materials (related Laws, Ministry Regulation, and Decision of Court) and secondary legal materials (related books, articles, and journals). The author also conducted field legal research. The author concluded that the Judges in State Court, High Court or Supreme Court has been fault in making legal considerations. The impact is, the judges give wrong decision and contradict with the applied Law. Because of that, since the issue of Supreme Court Decision Number 1817/K/PDT/2011 plaintiff who wins the case and get the authority to own, role, and conducting management towards Patmasuri Hospitals cannot execute those decisions. Other than that, the author also conclude that public Notary in this case has been conducted their responsibility as regulated towards the court proceed. With the letter of declaration that issued by that public Notary, that Notary has been declare to the judge the validity of authentic deeds which made by him. Those letter of declaration corrects that Purna Yudha Foundation is Founded without any affiliation with some institutions. Also, the founding fathers established the Foundation privately and not associated with any institutions include DPD LVRI Yogyakarta.

Kata Kunci : Yayasan, Rumah Sakit, Tanggung Jawab Notaris, Putusan Hakim, Foundation, Hospital, Notary Responsibility, Judge Verdict.