IMPROVING REVENUES FOR MINISTRY OF TRANSPORTATION-OWNED AIRPORTS IN INDONESIA

AMY TRIYANA H, Dr. Eng. M. Zudhy Irawan S.T., M.T.

2016 | Tesis | S2 Sistem dan Teknik Transportasi

Kerugian keuangan yang diderita oleh bandara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pengoperasian bandar udara tanpa mengorbankan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan. Oleh sebab itu, tujuan utama penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan bandar udara milik Kementerian Perhubungan dengan mengevaluasi tarif bandar udara dan kinerja ekonomi dalam konteks pendapatan dan efisiensi biaya. Analisis kuantitatif, termasuk perbandingan biaya turnaround aeronautika dan perbandingan kinerja ekonomi, dilakukan untuk mengetahui posisi besaran tarif bandar udara dan kinerja keuangan bandar udara milik Kementerian Perhubungan dibandingkan dengan bandar udara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II serta Malaysia Airport Berhard Holdings. Untuk memperoleh informasi lebih dalam terkait masalah pendapatan pada bandar udara regional, wawancara semi-terstruktur diselenggarakan dengan perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan PT. Angkasa Pura I yang memiliki pengalaman dalam bidang manajemen bandar udara. Hasil analisis kualitatif yang menunjukkan perbedaan yang signifikan pada besaran tarif aeronautika diantara bandar udara milik Kementerian Perhubungan mengindikasikan bahwa sistem pentarifan saat ini tidak dapat mencerminkan biaya riil per unit pada setiap bandar udara. Selain itu, bandar udara milik Kementerian Perhubungan sangat bergantung pada pendapatan aeronautika, terutama dari Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara, dibandingkan dengan pendapatan non-aeronautika. Hal ini didukung oleh hasil wawancara bahwa aspek non-aeronautika pada bandar udara Kementerian Perhubungan kurang diperhatikan. Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif bandar udara milik Kementerian Perhubungan dan standar kebutuhan area operasional membatasi bandar udara dalam meningkatkan pendapatan bandar udara. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan beberapa aksi dan strategi untuk meningkatkan pendapatan bandar udara milik Kementerian Perhubungan. Pemerintah sebaiknya meninjau peraturan ekonomi bandar udara dan kebijakan terkait, serta memberikan otonomi kepada bandar udara milik Kementerian Perhubungan dalam menetapkan tarif dan meningkatkan pendapatan komersial.

A financial loss suffered by airports operated by the Ministry of Transportation has become a challenge for the Government to maintain the sustainability of Indonesia airports without compromising safety, security and services. Therefore, the primary aim of this study is to improve operating revenues for Ministry of Transportation-owned airports in Indonesia by evaluating the aeronautical charges and economic performance in the context of revenue generation and cost-efficiency. The quantitative analysis including aeronautical turnaround cost comparison and economic performance benchmarking are conducted to obtain relative level of aeronautical charges and financial performance of the Ministry of Transportation airports compare to other airports operated by PT. Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pura II and Malaysia Airport Berhard Holdings. To explore more information regarding pertinent issues of revenue generation in regional airports, semi-structured interviews are conducted to the representatives of the Ministry of Transportation and PT. Angkasa Pura I who have experience in dealing with airport management. The quantitative analysis results shows significant gap of aeronautical charge among the Ministry of Transportation airports, which indicates that the charging system cannot represent the real unit cost of each airport. Moreover, the Ministry of Transportation airports hardly rely on aeronautical revenues, particularly from passenger service charges, than non-aeronautical revenues. It is supported by the interview result that non-aeronautical activities are still neglected in these airports. The government regulation that set the airport charges of the Ministry of Transportation airports and operational space requirement limit the airport to develop the airport revenue. Finally, this study suggests several actions and strategies to improve Ministry of Transportation airport revenues. The Government should review the existing airport economic regulations and policies and give autonomy for Ministry of Transportation airports in setting their airport charges and developing commercial revenues.

Kata Kunci : Aeronautical revenues, non-aeronautical revenues, turnaround cost, performance benchmarking