TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN RESI GUDANG PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG KABUPATEN BANTUL

M. INDRA WAHYU A. B, Ninik Darmini S.H., M.Hum.

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yang hendak dicapai yaitu, mengkaji proses pembebanan Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan, mengetahui alasan penggunaan akta dibawah tangan dalam perjanjian pembebanan Resi Gudang dan mengetahui cara penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Resi Gudang. Penelitian hukum ini memiliki jenis penelitian yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian pustaka diperoleh data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan diperoleh data primer sebagai data yang utama dalam penelitian ini. Penulisan penelitian ini menggunakan sifat eksplanatoris yang akan menjelaskan kedudukan antar variabel. Hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui: Pertama, perjanjian pembebanan Resi Gudang di buat dengan format yang sama dengan Perjanjian fidusia. Kedua, perjanjian pembebanan Resi Gudang dilakukan dengan akta dibawah tangan karena alasan efisiensi biaya, sebagai strategi dalam menarik nasabah dan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan untuk menggunakan akta autentik. Ketiga, dalam penyelesaian kredit bermasalah, BRI telah mengatur di dalam perjanjian kredit yang menjadi kesatuan dengan perjanjian pembebanan jaminan. Tindakan yang dapat BRI lakukan adalah melalui cara diluar litigasi atau menempuh jalur pengadilan. Kata Kunci: Resi Gudang, Kekhilafan Hukum, Akta Dibawah Tangan.

This research has three objectives to be achieved, namely, to review the process of imposing the warehouse receipt as collateral for bank credit, to determine the reason behind the use of underhand agreement deed for the agreement of collateral imposition in warehouse receipt and to figure out the way to solve the non-performing loans with the collateral of the warehouse receipt. This legal research is done in the empirical juridical method. The data in this research were obtained through both library studies and field research. The results of the literature research were the secondary data. The results of the field research were used as the primary data in this study. Writing this research uses explanatory nature that would explain the position between the variables. From the results of the already done research are known to be: First, the imposition of a warehouse receipt agreement made with the same format with the Fiduciary Agreement. Second, the imposition of a warehouse receipt agreement made by the underhand deed for the reasons of cost efficiency, as a strategy to attract customers and there is no rule of law that requires to use an authentic deed. Third, in the settlement of non-performing loans, the bank has been set up in the credit agreement to be united with the imposition of a collateral agreement. Actions that can be done by BRI are through the way outside the path of litigation or to bring it before the court. Keywords: Warehouse Receipt, Legal Loopholes, Underhand Deed.

Kata Kunci : Resi Gudang, Kekhilafan Hukum, Akta Dibawah Tangan / Warehouse Receipt, Legal Loopholes, Underhand Deed