PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM REKONSILIASI PAPUA SEJAK REFERENDUM HINGGA PASCA REFORMASI

MUHAMMAD FADLAN, Dr.Siti Muti'ah Setiawati,M.A

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Tesis ini menggunakan pendekatan qualitatif dengan tujuan untuk menganalisa kompleksitas dari upaya rekonsiliasi yang merupakan bagian dari upaya bina damai di Papua. Kompleksitas upaya tersebut berawal dari adanya kontestasi sikap yang ditunjukkan masing – masing pemangku kepentingan serta perbedaan peran yang dimiliki oleh masing – masing pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun aktivis HAM. Penjabaran mengenai pendekatan yang digunakan oleh masing – masing pemangku kepentingan ini berdasarkan konsep rekonsilasi Jhon Paul Lederach yang menggambarkan upaya rekonsilasi berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh masing – masing aktor. Dalam praktiknya, Rekonsilasi dalam upaya menangani kekerasan HAM dan Politik bukan merupakan konsep baru dalam upaya bina damai di Indonesia terlihat dari upaya yang sudah pernah dilakukan di Aceh dan Timor Leste, di mana kasus tersebut mampu diselesaikan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan adanya bantuan dari PBB serta keterlibatan dari banyak negara lainnya, namun hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Papua, upaya bina damai yang telah dimulai sejak 1960 belum mampu diwujudkan, maka keefektifitasan dari upaya yang sudah dilaksanakan oleh aktor Top – down maupun aktor yang mewakili level akar rumput harus dipertanyakan. Tesis ini berupaya untuk mengukur keefektifitasan dari upaya tersebut dengan menggunakan sudut pandang yang diwakili oleh pihak elit seperti peningkatan ekonomi, PEMILUKADA yang bersih, dan adanya local healing, serta upaya peradilan. Ditambah lagi dengan menganalisa adanya kontestasi politik dalam rekonsilasi yang disebabkan oleh pandangan yang berbeda mengenai rekonsiliasi dari aktor akar rumput yang menitikberatkan upaya rekonsilasi kepada upaya peradilan serta reparasi sehingga menambah kompleksitas dari upaya rekonsiliasi Papua.

This thesis uses a qualitative approach which aims to analyze the complexity of reconciliation efforts that are part of the peace building effort in Papua. The complexity of these efforts came from the contestation of the attitude shown by each stakeholder as well as the differences in the roles held by each stakeholders from the central government, the local government and the human rights activists. The description of all approaches used by each stakeholder is based on the concept of reconciliation developed by John Paul Lederach where the reconciliation efforts is based on the approach used by each actor. Practically, the reconciliation effort in order to address human rights and politics violations is not a new concept in Indonesia peace building effort, it can be seen from the efforts that have been done in Aceh and East Timor, where cases can be completed by the central and local governments with the assistance of the United Nations and the involvement of many other countries, but it is different from what happened in Papua, peace building efforts, which began in 1960 has not been able to be realized, then the effectiveness of the efforts that have been undertaken by the Top - down actor and the actors who represent the grassroots level should be questioned. This thesis shows an attempt to measure the effectiveness of these efforts using a perspective represented by the elite such as economic improvement, clean election, and the presence of local healing, as well as the efforts of the judiciary. Not to mention the political contestation in the reconciliation due to the different perspectives on the reconciliation of the grassroots actor which focuses on the efforts of justice and reparations adding to the complexity of reconciliation efforts in Papua.

Kata Kunci : Kata Kunci : Rekonsiliasi, Pemangku Kepentingan, Kontestasi politik, Keefektifitasan, Papua/Keywords: Reconciliation, Stakeholders, Political Contestation, Effectiveness, Papua