PRINSIP INDEMNITAS DALAM TAKAFUL KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT TAKAFUL PT ASURANSI WAHANA TATA CABANG YOGYAKARTA

RAHADIAN BAGUS W P, Khotibul umam, S.H,LL.M.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan terkait dengan prinsip indemnitas dalam takaful kendaraan bermotor pada unit takaful PT Asuransi Wahana Tata Kantor cabang Yogyakarta. Pertama, untuk mengetahui dan mengkaji prinsip indemnitas dalam hukum Islam; Kedua, untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip indemnitas pada unit takaful PT Asuransi Wahana Tata Kantor cabang Yogyakarta. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan meneliti data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, fatwa, buku, literatur dan tulisan ilmiah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber yaitu karyawan bidang klaim PT Asuransi Wahana Tata Kantor Cabang Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Prinsip indemnitas sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dikarenakan sejalan dengan fatwa yang berkaitan dengan asuransi syariah. (2) Pelaksanaan prinsip indemnitas dalam akad wakalah bil ujrah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa mengenai asuransi syariah, namun terdapat ketentuan yang tidak terdapat dalam fatwa mengenai asuransi syariah yaitu mengenai klausul risiko sendiri dimana seharusnya tidak tercantum dalam akad karena belum ada fatwa terkait hal tersebut. Sehingga pengelola seharusnya tidak mencantumkan klausul risiko sendiri pada akad. Selain itu, terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan fatwa mengenai wakalah bil ujrah yaitu berkaitan dengan pembagian hasil investasi dana tabbaru dimana seharusnya perusahaan tidak menerima hasil investasi dana tabbaru. Hal ini merupakan praktek akad wakalah mudharabah, dimana di Indonesia belum ada pengaturannya. Pengelola mempunyai alternatif dalam akad yang digunakan yaitu dapat menggunakan akad mudharabah musytarakah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia seharusnya segera menerbitkan fatwa mengenai risiko sendiri dan praktek akad wakalah mudharabah.

This research aims to answer two problems in relation to the indemnity principle in the takaful of motor vehicle at takaful unit of PT Asuransi Wahana Tata of Yogyakarta branch office. First, it is to identify and examine the indemnity principle in Islamic law; Second, It is to identify and examine the application of the indemnity principle at the takaful unit of PT Asuransi Wahana Tata of Yogyakarta branch office. The research employed a normative legal research method by investigating secondary data. The data were collected through research literature, namely legislation, edicts, books, literature and scientific articles. In addition, data were collected through literature study and interviews with resource persons, namely employees of claim division at PT Asuransi Wahana Tata of Yogyakarta Branch Office. The research results indicated that: (1) The indemnity principle is consistent with the provisions of Islamic law, because it is in line with the edicts related to sharia insurance. (2) The implementation of the indemnity principle in the contract of wakalah bil ujrah is in accordance with the provisions of the edicts concerning sharia insurance, but there are provisions that are not included in the edicts concerning sharia insurance, i.e. about the clause of self-risk which should not be included in the contract because there is no edict related to it. Therefore, the management agency should not include the clause of self-risk in the contract. In addition, there are provisions that are not in line with the edict concerning wakalah bil ujrah in relation to the revenue sharing of tabbaru investment fund that the company should not accept the revenue sharing of tabbaru investment fund. This is a practice of wakalah mudaraba contract, which Indonesia has not regulated it. The management agency has an alternative to the contract by using mudharabah musytarakah. The National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council should immediately issue an edict concerning self-risk and practice of wakalah mudaraba contract.

Kata Kunci : indemnitas, wakalah bil ujrah, takaful, indemnity, wakalah bil ujrah, takaful