APLIKASI KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK BISNIS DAN DALAM KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEMERIKSA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

CHANDRA MELIAS MANIK, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penerapan klausula arbitrase dalam kontrak bisnis. Penelitian ini juga menganalisis keterkaitan antara kompetensi Pengadilan Negeri dengan Lembaga Arbitrase dalam memeriksa perkara-perkara yang didalamnya ada perjanjian arbitrase serta menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya klausula arbitrase. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengolah dan menggunakan data-data yang berkaitan dengan penerapan klausula arbitrase dan dalam kompetensi Pengadilan Negeri. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sengketa yang ingin diselesaiakan melalui lembaga arbitrase, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak harus membuat Klausula Arbitrase dalam bentuk tertulis. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dengan disepakatinya "Penerapan Klausula Arbitrase" maka kesepakatan tersebut menjadi undang-undang bagi pihak (Pacta Sunt Servanda). Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan (1) bentuk penerapan klausula arbitrase dalam kontrak bisnis harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan para pihak wajib tunduk untuk menyelesaikan perselisihan melalui lembaga arbitrase, (2) dengan adanya suatu klausula arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri, sehingga lembaga arbitrase memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa yang didalamnya terdapat klausula arbitrase, dan (3) dengan adanya klausula arbitrase, Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara.

This research was conducted to describe arbitration clauses application in business contracts and to analyze the correlation between the competence of District Court and Arbitration Agency in examining cases regarding arbitration clauses as well as to analyze the authority of District Court to examine lawsuits regarding arbitration clauses. This research was a normative legal research that processed and used data related to arbitration clauses application and in the competence of District Court. Data used in this research was secondary data obtained from library research consisting of primary, secondary and tertiary legal materials that have been qualitatively analyzed. Research results show that in accordance with Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative for Dispute Resolution Article 3, parties are required to establish arbitration clauses in writing regarding dispute resolution, while in accordance with Indonesian Civil Code Article 1338, any agreement regarding "Arbitration Clause Application" shall consitute as law to the parties (Pacta Sunt Servanda). Based on the research result, it can be concluded that (1) arbitration clauses application in business contract must be in writing which binds the parties involved, of which parties shall resolve any dispute through an arbitration process, (2) by applying arbitration clauses in writing, parties give up the right to settle any dispute to a District Court, and the arbitration agency shall have absolut competence to resolve disputes under which arbitration clauses shall apply, and (3) by applying arbitration clauses, District Court shall not have authority over such cases.

Kata Kunci : Klausula arbitrase, kompetensi pengadilan negeri