KAJIAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KOTA BUKITINGGI TAHUN 2013-2033

FUJI RASYID, Drs. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc, Ph.D; Dr. Ir. Djoko Wijono, M.Arch

2016 | Tesis | S2 Kajian Pariwisata

Berdasarkan instruksi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) pada tahun 2013. Penyusunan RIPPDA harus dilaksanakan berdasarkan pedoman penyusunan RIPPDA kabupaten/kota. Di dalam pedoman tersebut, disebutkan bahwa pembangunan pariwisata merupakan keputusan bersama antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga dibutuhkan pendekatan kolaboratif dalam proses penyusunannya. Kualitas dokumen perencanaan bergantung pada prosesnya, namun kondisi riil yang terjadi di daerah-daerah, kebanyakan perencanaan hanya berorientasi pada pencapaian kinerja eksekutif dan pemenuhan kebutuhan legislatif. Bertitik tolak dari fenomena tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan proses penyusunan dokumen RIPPDA Kota Bukitttinggi Tahun 2013-2033, melihat apakah pendekatan perencanaan kolaboratif tergambar dalam proses penyusunan RIPPDA tersebut, dan mengetahui faktor apa yang berpengaruh dalam proses penyusunan RIPPDA tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pelaksana teknis, Tim Pengarah/Steering Committee, dan perencana yang terlibat dalam proses penyusunan RIPPDA Kota Bukittinggi tahun 2013. Analisis dokumen digunakan untuk mencari rincian tentang bagaimana proses penyusunan RIPPDA Bukittinggi dilakukan. Analisis data dimulai bersamaan dengan pengumpulan data dengan merefleksikan data yang dikumpulkan pada akhir setiap wawancara. Analisis berkelanjutan dipengaruhi ruang lingkup dan arah hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan RIPPDA Kota Bukittinggi tahun 2013 pada tahap persiapan telah mengikuti pedoman penyusunan RIPPDA kabupaten/kota. Namun pada tahap pelaksanan, tenaga ahli dari Penyedia Jasa Konsultansi (konsultan swasta) tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya. Pelaksanaan penyampaian dan pembahasan laporan tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja. Penerapan unsur perencanaan kolaboratif hanya dapat dilihat dari usaha Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittingi dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan melalui terbentuknya Tim Pengarah/Steering Committee. Namun proses dialog yang dilaksanakan bukan merupakan dialog otentik sebagaimana tuntutan dalam perencanaan kolaboratif. Faktor-faktor yang mempenaruhi proses penyusunan RIPPDA Kota Bukittinggi adalah masih rendahnya komitmen peserta untuk berpartisipasi secara aktif, ketidak profesionalan tenaga ahli, lingkungan birokrasi, serta kondisi politik dan belum berperannya pemimpin dalam proses penyusunan RIPPDA.

Based on the instructions of Law No. 10 of 2009 on Tourism, Bukittinggi has prepared and established Regional Tourism Development Master Plan (RIPPDA) in 2013. The preparation of RIPPDA should be implemented based on the guidelines for the preparation of RIPPDA on district/city level. Within these guidelines, stated that tourism development is decision making process through which multiple stakeholders (government, private and public sector), so it takes a collaborative approach in the drafting process. The quality of planning documents is depends on the process. The real conditions that occur in these local level, most of the planning were oriented to achievement of the executive performance and legislative compliance requirements. Based on the phenomenon, the study aimed to find out how was drafting process of RIPPDA Bukitttinggi 2013-2033, and see if reflected in the collaborative planning process, as well as what factors influence of the process of preparing the RIPPDA. The study adopted a qualitative case study approach. Data were collected through document analysis and semi-structured interviews. One-on-one interviews were carried out with the technical service offcers, steering committee, and planners who involved in the planning process. Document analysis was also used to seek exact details on how the RIPPDA Bukittinggi planning process was carried out. Data analysis commenced concurrently with data collection through reflecting on the collected data at the end of each interview. Recorded interviews were transcribed after each interview. Ongoing analysis influenced the scope and direction of succeeding interviews. A document summary form enabled the identification of data relevant to the study. The results of this study indicated that the planning process of RIPPDA Bukittinggi in 2013 at the preparation stage has followed the guidelines for the preparation of RIPPDA on district/city level. However, at the stage of implementation, private consultant did not have commitment to carry out the duties and responsibilities. Submission and consideration of the report of RIPPDA was not accordance with the schedule in the contract. Application of collaborative planning elements could be seen from the efforts of Culture and Tourism Office of Bukittinggi in identifying stakeholders through the formation of the Steering Committee. The dialogue process was not an authentic dialogue as demanded in collaborative planning. It was found that influence factors of RIIPPDA Bukittinggi planning process were including lack of stakeholders commitment to participate, lack of expertise, bureaucracy and political environment, and role of leader.

Kata Kunci : penyusunan RIPPDA, perencanaan kolaboratif, faktor yang berpengaruh/ drafting process of RIPPDA, collaborative planning, influence factors