ASPEK HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI PATEN DALAM PERSPEKTIF KEPERDATAAN (ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

DONDY APRIANDY, Prof. Dr. Sulistiowati,SH., M.Hum

2016 | Tesis | S2 Hukum

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang invensinya tersebut. Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor,maka inventor dapat melaksanakan sendiri komersial atas hasil invensinya atau memberikan hak kepada orang lain. Dalam hal memberikan hak eksklusif kepada orang lain, tentunya harus didahului dengan perjanjian lisensi. Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik paten maupun penerima lisensi,maka dalam perjanjian lisensi paten harus tunduk pada hukum perjanjian yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 1319 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap pemegang lisensi paten sebagai public domain, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi harus dicatat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis aspek hukum tentang kewajiban pencatatan perjanjian lisensi paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaftaran Paten di Indonesia pada prinsipnya dilaksanakan sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Adapun dalam kaitannya dengan penerbitan Lisensi Paten dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dicatatkan di kantor Paten, maka perjanjian lisensi tersebut mempunyai akibat hukum batalnya perjanjian lisensi paten. Ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perjanjian lisensi paten yang mengakibatkan batalnya perjanjian, dinilai bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, dimana berdasarkan asas tersebut memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum. Adapun megenai kewajiban pencatatan perjanjian lisensi dilaksanakan sebagai upaya pengawasan atas hak paten yang dilisensikan.

A patent is an exclusive right granted by the state to an inventor for his invention in the field of the invention. With the exclusive right granted to an inventor country,then the inventor can implement their own commercial on the results of invention or giving rights to others. In terms of providing exclusive rights to other parties,must be preceded by the license agreement. To provide protection and guarantee legal certainty for patent owners and licensees, then the patent license agreement shall be subject to the applicable contract law as set forth in article 1319 Code of civil Law. As a form of government oversight of the licensees of patents as a public domain,under the provisions of Article 72 of Law No. 14 of 2001 on Patents, stating that the License Agreement shall be recorded in the Directorate General of Intellectual Property and published. This research aims to study and analyze the legal aspects of patent license agreement registration obligation in the Directorate General of Intellectual Property Rights as provided for in Article 72 of law No. 14 of 2001 on Patents relation to the freedom of contract principle provided in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. Research result indicate that patent registration in Indonesia be implemented principle in accordance with Law No. 14 of 2001 on Patents. As in connection with the issuance of implemented Patent License based on the provisions and contract principles of law. In the case of an agreement made by the parties is not recorded in the Patent Office, the license agreement is a legal effect cancellation of the patent license agreement. The provisions concerning liability recording patent license agreement that resulted in the cancellation of the agreement, considered contrary to the principle of freedom of contract, which is based on this principle gives freedom as possible for the parties to an agreement about anything, as long as not contrary to the legislation, propriety and interest general. As for the abligation of registration of license agreements executed as surveillance efforts on patents that are licensed.

Kata Kunci : Paten, Pencatatan Perjanjian Lisensi Paten, dan Asas Kebebasan Berkontrak.