VALUASI NILAI KERUSAKAN HUTAN LINDUNG AKIBAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN KESESUAIANNYA DENGAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (Kasus PT. Pertamina Geothermal Energy-Chevron Geothermal Indonesia Ltd seluas 7,5 Ha di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)

DYAH LAILY S, Dr. Akhmad Makhfatih, M.A.

2016 | Tesis | S2 Ekonomika Pembangunan

Hutan lindung mempunyai jasa lingkungan yang tidak mempunyai harga pasar terhadapnya. Oleh karena itu, jasa tersebut seringkali tidak diberi perhatian yang besar sehingga terjadi eksploitasi secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kerusakan hutan lindung akibat penggunaan kawasan hutan dan kesesuaiannya dengan tarif penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan. Penelitian dilakukan pada hutan lindung di Kabupaten Garut yang terdapat areal pinjam pakai kawasan hutan a.n. PT. Pertamina Geothermal Energy-Chevron Geothermal Indonesia Ltd. Penelitian menggunakan metode benefit transfer untuk mengetahui nilai air, nilai pengendalian banjir dan nilai penyerapan karbon dari hutan lindung. Hasil yang diperoleh adalah nilai total degradasi hutan lindung pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan a.n PT Pertamina Geothermal Energy-Chevron Geothermal Indonesia di Kabupaten Garut tahun 2016 sampai dengan tahun 2043 adalah sebesar Rp3.860.782.833,59 untuk setiap hektar, sehingga rata-rata per Ha per tahun sebesar Rp142.991.956,80. Untuk seluruh areal izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 7,5 Ha, maka nilai total degradasi tersebut sebesar Rp28.955.871.251,92 sehingga rata-rata setiap tahun sebesar Rp1.072.439.676,00. Setelah dibandingkan dengan nilai total degradasi maka dapat disimpulkan bahwa tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan terlalu rendah dibandingkan dengan nilai kerusakan hutan.

Protected forest has an environmental service which does not have a market price. Therefore, sometimes the service does not get a big attention by people. This research aimed to determine the value of protected forest damage caused by the forest land utilization and its compliance with non-tax revenue rates of forest land utilization. This research was carried out in a protected forest in Garut district which has a forest land leasehold permit under the name of PT Pertamina Geothermal Energy Chevron Geothermal Indonesia Ltd. This research used benefit transfer method to determine the value of water, the value of flood control, and the value of carbon sequestration of the protected forest. The result of the research stated that the total value of the protected forest degradation in the forest land leasehold permit under the name of PT Pertamina Geothermal Energy Chevron Geothermal Indonesia in Garut district from 2016 to 2043 is Rp3.860.782.833,59 a hectare. So that the average per hectare is Rp142.991.956,80 a year. Then for all of the forest land leasehold permit of 7.5 hectares of forest area, the total degradation value is Rp28.955.871.251,92. Therefore, the average is Rp1.072.439.676,00 a year. After it was compared with the total value of degradation, it can be concluded that the non-tax revenue rate of forest area is much lower than the value of forest damage.

Kata Kunci : valuasi, benefit transfer, hutan lindung, PNBP