Analisis Permasalahan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Wonogiri)

Achmad Basuki A, Irwan Taufik Ritonga, SE.MBus.PhD.CA.

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Di era globalisasi ini tuntutan untuk bisa menerapkan prinsip good governance (GG) di lingkungan instansi pemerintahan menjadi suatu keharusan. Pemerintah daerah (Pemda) sebagai daerah yang otonom dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak luput dari tanggungjawab tersebut. Salah satu prinsip dalam GG menurut United Nations Development Programme (1997) ialah akuntabilitas. Bentuk akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda diantaranya dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. LKPD memuat di dalamnya jumlah aset yang dimiliki dan dikelola Pemda. Salah satu aset Pemda yang sangat rentan pengelolaannya yaitu barang milik daerah (BMD). Untuk memastikan bahwa pengelolaan BMD Pemda telah berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku maka dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan tersebut berupa temuan dan juga opini atas pengelolaan BMD. Pemda Wonogiri mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas pengelolaan BMD-nya untuk beberapa periode terakhir sampai dengan 2014. Dari hasil pemeriksaan BPK untuk laporan tahun 2014 diketahui bahwa penatausahaan BMD di Pemda Wonogiri masih belum optimal. Hal ini disebabkan masih banyak terdapat aset/barang yang belum tercatat dalam neraca Pemda Wonogiri. Kondisi tersebut terjadi juga di beberapa periode sebelumnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, riset ini mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penatausahaan BMD di Pemda Wonogiri dengan membandingkan kondisi di Pemda lain. Dalam penelitian diambil benchmark Pemkot Yogyakarta. Kriteria untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut yaitu dengan menggali informasi dari beberapa pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penatausahaan BMD di kedua Pemda. Sebagai data pendukung digunakan dokumen lain yang terkait dengan penatausahaan BMD. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) permasalahan utama yang menjadi kendala dalam penatausahaan BMD di Pemda Wonogiri, yaitu kondisi sumber daya manusia, penggunaan IT, komitmen pegawai, dan data pendukung BMD. Meskipun dari hasil riset diketahui bahwa rangkaian prosedur penatausahaan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi karena terdapat kendala-kendala seperti yang disebutkan di atas maka penatausahaan BMD di Pemda Wonogiri belum optimal.

In this era of globalization, the demand to apply the principles of Good Governance (GG) within government agencies has become a necessity. Local governments (Pemda) as autonomous regions in their governance cannot be excluded from this responsibility. One of the principles in GG according to the United Nations Development Program (1997) is accountability. The form of the accountability of local government administration includes the formulation of Local Government Financial Report (LKPD) which should be in line with the mandate of Law Number 17 of 2003 on State Finance. LKPD contains the amount of assets owned and managed by a local government. One of the assets which is very vulnerable regarding its management is the properties of local government (BMD). To ensure that the property management of a local government (BMD) has met the standards and regulations, it is then audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The results of the investigation are the findings and opinions of the management of BMD. The local government of Wonogiri has obtained a qualified opinion (WDP) for its management of BMD for some recent periods until 2014. The 2014 Audit Report of BPK shows that the administration of BMD in the local government of Wonogiri is not optimal yet. There were still many assets/items not yet recorded in the balance sheet of the local government of Wonogiri. This condition was also found out in some reports of the previous periods. Therefore, this research attempts to identify problems occurring in the property administration (BMD) of the local government of Wonogiri by comparing the administration with that of another local government. This study took the municipal government of Yogyakarta as the benchmark. The criteria to identify the factors were determined by collecting information from some employees directly involved in the implementation of the administration of BMD in both local governments. As for the supporting data, other documents related to the management of BMD were used. The result of this research shows that there are four (4) main problems that have become obstacles in the administration of BMD in the local government of Wonogiri. They are the condition of human resources, the IT application, the commitment of the employees, and the supporting data of BMD. Although the result indicates that the procedures of the administration have been well-attended, the obstacles have caused the administration of BMD in local government of Wonogiri not optimal.

Kata Kunci : good governance (GG), akuntabilitas, pengelolaan, penatausahaan, barang milik daerah (BMD)