DAMPAK PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PEMBAGIAN KERJA RUMAH TANGGA (Studi Kasus: Penelitian dilakukan di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta)
IRENTY HELENA, Dr. A.G. Subarsono, MA
2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)Skripsi berjudul “Dampak Pemberian Bantuan PKH terhadap Pembagian Kerja Rumah Tangga†ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan mengukur pengaruh bantuan PKH berdasarkan perspektif gender dalam rumah tangga. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kemiskinan yang menghambat proses pembangunan nasional. Menurut Bank Dunia (2007:105), setiap orang berhak berpartisipasi dan menjadi sasaran dalam pembangunan. Namun, pada aplikasinya tingkat kesejahteraan laki-laki lebih besar daripada tingkat kesejahteraan perempuan. Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender tersebut maka diadakan Pembangunan Kesetaraan Gender. Pemberian bantuan PKH merupakan salah satu program pengarusutamaan gender yang mendorong partisipasi Ibu dalam rumah tangga. Bantuan PKH secara langsung diberikan pada Ibu dan dikelola oleh Ibu. Bantuan PKH manjadi tambahan penghasilan yang meningkatkan bargaining power perempuan dalam rumah tangga serta mmepengaruhi pembagian kerja rumah tangga. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui pembagian kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Pengumpulan data sekunder berasal dari kumpulan jurnal, artikel, buku, dan lapora kerja pendamping PKH, dan data hasil olahan Operator PKH. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan menyesuaikan kebutuhan peneliti dan situasi sosial penelitian. Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Gedongtengen karena kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah KSM terbanyak di Kota Yogyakarta. Jumlah KSM pada 2 kelurahan tersebut sangat jauh berbeda dengan karakteristik sosial peserta PKH yang berbeda. Skripsi ini membahas tentang dampak pemberian bantuan PKH terhadap pembagian kerja rumah yang dinilai berdasarkan tingkat bargaining power antara perempuan dengan laki-laki. Terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur bargaining power yaitu: 1) kendali atas sumber daya; 2) pengaruh pada proses penawaran; 3) jaringan personal; dan 4) atribut norma dasar. Apabila terjadi kesenjangan antara bargaining power perempuan dengan laki-laki maka pembagian kerja rumah tangga yang diterapkan tidak seimbang. Apabila terjadi keseimbangan antara bargaining power perempuan dengan laki-laki maka pembagian kerja rumah tangga yang diterapkan menjadi seimbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan PKH hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap pembagian kerja dalam rumah tangga. Pemberian bantuan PKH semakin memperbesar bargaining power yang dimiliki perempuan dan semakin meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembagian kerja rumah tangga. Hal ini berbeda dengan hipotesis awal penelitian yaitu semakin tinggi bargaining power yang dimiliki perempuan maka semakin rendah tingkat partisipasi perempuan dalam pembagian kerja rumah tangga. Hal-hal yang direkomendasikan untuk para pembuat kebijakan PKH, yaitu: 1) Diperlukan adanya pembelajaran dan pelatihan kesetaraan gender kepada isteri dan suami dalam mengelola rumah tangga 2) Diperlukan adanya pembentukan kelompok PKH berbasis Kelompok Usaha Ekonomi untuk memberikan pelatihan kerja pada peserta PKH 3) Diperlukan adanya kampanye dan penyuluhan sosial untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam rumah tangga 4) Diperlukan adanya pelatihan dalam menyusun sistem pembagian kerja rumah tangga yang seimbang dan pembelajaran tentang kesetaraan gender.
Thesis titled "The Impact of Providing Assistance PKH on the Household Division of Labor" is the result of research that aims to measure the effect of CCT aid based on a gender perspective in the household. The research background is poverty which hamper national development process. According to the World Bank (2007: 105), every person has the right to participate and be targeted in development. However, in its application the welfare of men is greater than the rate of women's welfare. To overcome gender inequality is then held Development Gender Equality. Providing assistance PKH is one of the gender mainstreaming program that encourages the participation of Women in the household. PKH Assistance directly provided and managed by Mother. Assistance PKH as additional income increase women's bargaining power in the household as well as affecting the division of household labor. This thesis research using qualitative research methods with primary data collection through the distribution of questionnaires, interviews, and participant observation. Collection of secondary data derived from a collection of journals, articles, books, and PKH annual reports. Sampling was done by purposive sampling method to suit the needs of researchers and social situation of the study. Research locations in the District Gedongtengen because these districts is one of the districts with the highest number of very poor family in the city of Yogyakarta. Number of KSM in two villages is very much different from the social characteristics of different PKH participants. This thesis discusses the impact of assistance PKH home against the division of labor based on the level of bargaining power between women and men. There are four indicators used to measure bargaining power, namely: 1) control over resources; 2) the effect on the bidding process; 3) personal networks; and 4) attributes of the basic norm. If there is a gap between the bargaining power of women to men, the division of household labor employed is not balanced. If there is a balance between the bargaining power of women to men, the division of household labor that is determined to be balanced. The results showed that the provision of PKH little impact on the division of labor in the household. Giving further enlarge PKH aid bargaining power that women and increase the participation of women in the household division of labor. This is in contrast to the initial hypothesis of the research that the higher the bargaining power that women have, the lower the level of participation of women in the household division of labor. Things were recommended to policy makers PKH, namely: 1) a need for learning and training of gender equality to the wife and husband in managing the household 2) a need for group formation PKH-based group Economic Enterprises to provide job training to the participants PKH 3) necessary to the campaign and social counseling to encourage men's involvement in household 4) the necessary training in developing a system of division of labor households balanced and learning about gender equality.
Kata Kunci : Kemiskinan, Kesetaraan Gender, Program Keluarga Harapan, Bargaining Power, dan Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga, Poverty, Gender Equality, PKH, Bargaining Power, and the division of labor in the household.