Implementasi perbub no 15 tahun 2012 tentang Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah

FAJAR AGUNG DWI N., Dr. BEVAOLA KUSUMASARI

2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Skripsi ini menganalisis tentang evaluasi program pemerintah daerah kabupaten temanggung yang tertuang dalam UU no.15 tahun 2012 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak di kabupaten temanggung. Suatu bentuk usaha pemerintah kabupaten Temanggung dalam mengatasi permasalahan sosial dan ketenaga kerjaan terkait pekerja dibawah umur. Skripsi ini menganalisis bentuk-bentuk permasalahan yang mengakibatkan anak terjun langsung dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Pemerintah kabupaten Temanggung dengan 4 SKPD yang membawahi peraturan ini untuk memangkas habis pemasalahan pekerja anak yang membagi disetiap SKPD sesuai kewenangan permasalahan. Karena tingginya dan meluasnya perrmasalahan pekerja anak, serta dalam mensukseskan pencanangan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak di Indonesia dan dunia. Karena dengan ini pemerintah dan dunia mengharapkan anak mendapakan hak dan kewajibannya pada masa anak-anak yakni belajar ddan bermain untuk meningkatkan kualitas SDM di masa mendatang. Pendekatan konseptual yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menganalisis permasalahan-permasalahan yang dari karakteristik permasalahan dan karakteristik kebijakan yang akan diberikan kepada masyarakat. Sehingga dengan itu, akan dapat menghasilkan kebijakan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut Budi Winarno 2002:102 menjalaskan implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan basis fenomenology, yakni dengan mencari sumberdata dari 4 SKPD dengan melakukan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pengumpulan data berbasis live-in. Data yang didapat dari berbagai sumber kemudian saling di-crosscheck-kan baik antar sumber maupun dengan data sekunder yang ada (yaitu naskah akademik raperda, catatan notulensi rapat, maupun peraturan-peraturan yang terkait). Kemudian dari sisi masyarakat, melakukan wawancara langsung dilapangan kepada masyarakat didaerah untuk mencari apa yang diinginkan masyarakat dan kejadian langsung di lingkungan masyarakat. Sehingga dapat ditemukan titik temu antara kebijakan yang diberikan dengan peran masyarakat untuk mengsukseskan dan sebagai pihak yang menerima kebijakan tersebut. Data menghasilkan sebuah rekomendasi dalam bentuk jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga dengan rekomendasi tersebut, pemerintah dapat melakukan pemetaan kebijakan berdasarkan kejadian dilapangan. Sehingga, kebijakan tersebut dapat di nilai berjalan baik dan lancar dari lapisan masyarakat tinggi (pemerintah) sampai kepada masyarakat bawah (pekerja anak dan keluarga).

This thesis analyzes of program evaluation Temanggung district government set forth in Law no.15 of 2012 on the elimination of the worst forms of child in the district temanggung. A Temanggung district government efforts in addressing social and labor issues related to workers under age. This thesis analyzes the forms of the problems that resulted directly involved in the child provide for his family. Temanggung district government with 4 government office who supervises this rule to prune divide child labor issues in each government office appropriate authority. Because of the high and perrmasalahan widespread child labor, as well as in the success of the launching of the elimination of the worst forms of child in Indonesia and the world. Because with this government and expect the child assigned the rights and obligations at the time the children learn ddan play to improve the quality of human resources in the future. The conceptual approach undertaken by the government, Temanggung regency consists of Manpower and Transmigration, the Department of Health, Education and the Department of Population and Civil Registry to analyze the problems of the characteristics of the problems and characteristics of policies that will be given to the public. So with that, it will be able to produce such policies can be accepted and implemented by the government to masyarakat. Budi Winarno�s 2002, policy implementation when viewed in a broader sense, a legal administration tool which various actors, organizations, procedures, and techniques that work together to implement policies in order to achieve the desired effect or purpose. This study uses qualitative descriptive study using a base fenomenology, namely by looking datasource from 4 government office to perform data collection techniques using observation, interviews, and data collection based live-in. Data obtained from various sources and then another on-the-crosscheck either between the source and the secondary data (lie academic manuscript draft, record meeting minutes, as well as related regulations). Then from the community, conduct interviews directly in the field to the public area to look for what people and events directly in the community. So you can find a meeting point between policy given the role of the community to support the success and as the party receiving the policy. Data to produce a recommendation in the form of short-term and long-term. So with these recommendations, the government can make policy mapping based on events on the ground. Thus, the policy will be assessed running smoothly from high society (government) to grassroots (child labor and family).

Kata Kunci : children labor, employment, evaluation