Cooperation in the Arctic Council and the Regime-building Process in the High North

ENDI HARYO PRABOWO W, Prof. Dr. Mohammad Mohtar Mas'oed

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Munculnya perubahan iklim telah merubah Arktik secara dramatis. Terdegradasi sepanjang tepi urusan global untuk sebagian besar sejarahnya, kawasan Arktik kini menemukan dirinya di garis depan isu yang akan menantang dan menentukan arah dunia kita di abad mendatang. Mencairnya Arktik telah membuka kotak Pandora berisi tantangan lingkungan, sosio-ekonomi, politik dan strategis. Beserta tantangan-tantangan tersebut, datang juga peluang yang sangat besar bagi aktor-aktor politik di Arktik. Arctic Council adalah organisasi antar pemerintah yang paling menonjol di kawasan ini dan terdiri dari delapan negara Arktik; Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Swedia, Norwegia, Rusia dan Amerika Serikat. Ini adalah manifestasi yang paling menonjol dari kolaborasi sirkumpolar. Tetapi Arctic Council memiliki karakteristik yang unik untuk dirinya sendiri, terutama kurangnya otoritas hukum dan statusnya sebagai "forum tingkat tinggi". Meskipun mandatnya yang terbatas akan masalah lingkungan dan keberlanjutan, banyak yang melihat Arctic Council sebagai fasilitator kerjasama Arktik yang lebih besar. Skripsi ini bermaksud untuk memeriksa keadaan dan pengembangan kerjasama regional antara negara-negara Arktik melalui Arctic Council dan implikasinya terhadap pembangunan rezim di Arktik. Melalui penelitian ini, telah ditemukan bahwa memang ada peningkatan kerjasama sirkumpolar selama dekade terakhir yang telah mengakibatkan meningkatnya pelembagaan aturan dan pembentukan rezim baru di kawasan Kutub Utara. Arctic Council, meskipun dibatasi oleh mandatnya, telah berpengaruh besar atas promosi kerjasama dan interaksi di antara negara-negara Arktik.

The advent of climate change has dramatically changed the Arctic. Relegated along the margins of global affairs for most of its history, the High North now finds itself on the frontline of issues which will challenge and define our world in the coming century. The thawing of the Arctic has opened a Pandora’s box of environmental, socio-economic, political and strategic challenges. With such challenges, come also a great wealth of opportunities for political actors in the region to seize upon. The Arctic Council is the region’s most prominent intergovernmental organisation comprising all eight Arctic states; Canada, Denmark, Finland, Iceland, Sweden, Norway, Russia and the United States. It is the salient manifestation of circumpolar collaboration but possess characteristics unique to itself, chiefly its lack of legal authority and status as a “high-level forum”. Despite its limited mandate over environmental and sustainability issues, many see the Council as an enabler to greater regional Arctic cooperation. This thesis intends to examine the state and development of regional cooperation between Arctic states through the Arctic Council and its implications towards the regime-building process in the High North. Through this research, it has found that indeed enhanced circumpolar cooperation over the course of the last decade has resulted in the increasing institutionalisation of rules and the formation of a nascent regime in the Arctic. The Arctic Council, though strictly limited by its mandate, has presided and been largely influential over the promotion of cooperation and interaction amongst the Arctic states.

Kata Kunci : Arctic, Arctic Council, Climate Change, Regional Cooperation, Regime