ANALISIS YURIDIS POLA HUBUNGAN LEMBAGA SENSOR FILM DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BIDANG PERFILMAN NASIONAL

RINALDI PRADIPTA.A, AMINOTO, S.H.,M.SI

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Atas dasar urgensi untuk memajukan perfilman yang sejalan dengan kepentingan nasional, maka melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman lahirlah suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Sensor film. Lembaga Sensor Film inilah yang nantinya akan melakukan kontrol terhadap konten setiap film/iklan sebelum ditayangkan. Terkadang ranah perfilman dengan penyiaran beririsan dikarenakan konten perfilman juga masuk kedalam ranah tersebut sebagai program siaran. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana jika suatu film dan/atau iklan yang menjadi ranah dari kewenangan LSF tersebut ditayangkan di stasiun televisi yang berada dalam ranah penyiaran yang menjadi kewenangan dari KPI? Berkenaan dengan hal tersebut KPI yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang akan melakukan pengawasan setelah film/iklan tersebut tayang ditelevisi. Dalam praktek walaupun telah dilakukan penyensoran oleh LSF dan telah mengantongi surat tanda lulus sensor namun tidak sedikit film tersebut dicekal ketika masuk kedalam ranah penyiaran. Permasalahan tersebut diperumit dengan keadaan di mana stasiun televisi tidak mau mengindahkan sanksi administratif KPI dengan dasar berlindung pada surat tanda lulus sensor yang dimilikinya. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pola hubungan antara LSF dan KPI perihal konten perfilman serta menemukan dimana letak permasalahan antara pola hubungan kedua lembaga negara ini. Untuk melihat kedua hal tersebut diperlukan pengkajian terhadap dua tupoksi yang menaungi kedua lembaga tersebut dari yang tertinggi hingga peraturan perundangan terendah. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Adapun aspek yang dimaksud merupakan aspek, teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal per pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Penelitan hukum dalam penulisan ini ingin secara garis besar dilakukan dengan membandingkan apa yang seharusnya (das sollen atau law in the books) dengan apa yang senyata-nyata nya terjadi (das sein atau law in action). Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan presepsi antara kedua lembaga akibat standar ganda pengaturan dua sektor yang berbeda. Kemudian perlu ada perbaikan dan penyesuaian pada tupoksi kedua lembaga agar dapat berjalan beriringan dan efektif.

On the basis of the urgency to promote the film which is in line with the national interest, then through Act No. 33 of 2009 , the act institute an institution called Lembaga Sensor Film (LSF). LSF's main task is to control film/advertisement content before it's aired. Sometimes the film sector intersect with broadcasting sector as a result as film content that could be broadcast as a broadcast program. The question that arises : what if a film and/or advertising which is on authority of LSF was aired on television stations which is on of broadcasting sector under the authority of Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)? In this regard KPI established through Act No. 32 of 2002 which will conduct oversight after the film / advertisement was aired on television. In practice, although it has been censored by LSF and television station already pocketed approval letter of censorship but not least the film being blocked when it's entered into the broadcasting sector. The problem is complicated by the circumstances where television station would not heed administrative sanctions of KPI by shelter themselves on approval letter of censorship. The main focus of this study is to undertand the pattern of the relationship between LSF and KPI regarding the content of film and to see where the problems of their relationship pattern lies. Of course, it's required a test on two main tasks and functions that of both institutions from the highest to the lowest legislation Research is a normative legal research. Normative legal research is legal research examines various aspects of the written law. The aspects are: theory, history, philosophy, comparative, structure, composition, scope and content, consistency, overview article by article, the formalities and the binding force of a law, as well as the legal language used. Legal research outline in this paper the been done by comparing what it should be (das sollen or law in the books) to real condition as it's happened (das sein or the law in action). From the research, it was found that there are differences in terms of perception between two institutions as a result of double standards which set on two different sectors. Then there needs to be improvements and adjustments to the duties of both institutions in order to effectively woking as tandem.

Kata Kunci : Pola Hubungan, LSF, KPI, Perfilman