Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Menangani Pertumbuhan Minimarket Waralaba Tanpa IUTM

APRODITA FISKA S K, Nanang Indra Kurniawan, S.I.P., M.P.A

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

ABSTRAK Studi ini membahas mengenai kapasitas Pemerintah Daerah Sleman dalam menangani permasalahan minimarket waralaba tanpa IUTM. Minimarket waralaba merupakan salah satu sektor perdagangan yang menjadi sorotan di Kabupaten Sleman sejak tahun 2011. Hal ini mengingat jumlah minimarket waralaba di Kabupaten Sleman yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Daerah Sleman menetapkan Perda no. 18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda tersebut mengatur minimarket waralaba dalam berbagai aspek, terutama mengenai perizinan pendirian minimarket sebagai syarat utama. Namun pada realitanya, peningkatan jumlah minimarket waralaba yang ada di lapangan tidak sebanding dengan IUTM (Ijin Usaha Toko Modern) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Sleman. Dari fenomena tersebut, dapat dilihat adanya permasalahan minimarket waralaba dengan pendirian tanpa IUTM. Berangkat dari realita yang ada, penting untuk melihat kapasitas Pemerintah Daerah Sleman dalam menangani permasalahan minimarket waralaba tanpa IUTM. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi problematika pertumbuhan minimarket tanpa IUTM dan menganalisa kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menangani pertumbuhan minimarket waralaba tanpa IUTM. Penulis menggunakan konsep yang relevan yaitu konsep ekonomi politik, kebijakan publik dan kapasitas pemerintah. Dimana kapasitas pemerintah daerah yang akan dilihat seperti pengelompokan yang dilakukan Milèn antaralainpada level organisasi dan level sistem. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Pada analisis temuan, penulis menggunakan teknik analasis data model interaktif Miles dan Huberman dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil riset, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa problema pertumbuhan minimarket waralaba tanpa IUTM disebabkan karena dua hal, yaitu lemahnya kontrol dari Pemerintah Daerah Sleman dan kuatnya rent seeking. Lemahnya kontrol Pemerintah Daerah Sleman diperoleh dari hasil analisa mengenai kapasitas pemerintah daerah dari dua level yaitu level sistem dan organisasi. Pada level sistem terdapat problem mengenai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Sleman itu sendiri yang tidak sepenuhnya memperhatikan aspek yang digunakan untuk mengatur minimarket waralaba, salah satunya megenai aspek jarak. Sedangkan level organisasi, salah satu permasalahannya teletak pada program kerja yang tidak tepat. Dimana program kerja yang digunakan untuk menangani permasalahan minimarket waralaba tampak hanya sekedar pada permukaan seperti program sosialisasi dari Disperindagkop. Permasalahan pada masing-masing level tersebut yang mengakibatkan pada lemahnya kontrol pemerintah daerah terhadap minimarket waralaba tanpa IUTM. Sedangkan kuatya rent seeking terwujud dengan adanya politik uang yang digunakan untuk melancarkan perijinan pendirian minimarket waralaba tanpa IUTM. Rent seeking terjadi karena adanya celah dari Pemerintah Daerah yang mengharuskan minimarket waralaba memiliki ijin dari masyarakat setempat dan perangkat desa setempat sebelum mengurus IUTM. Proses ini yang dilalui minimarket waralaba tidak sesuai prosedur, karena berbagai bukti dilapangan memperlihatkan bahwa minimarket waralaba menggunakan’uang’ sebagai alat memperoleh ijin dari masyarakat dan perangkat desa. Fakta mengenai lemahnya kontrol Pemerintah Daerah Sleman dan adanya rent seeking menjadi sebuah potret lemahnya kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menangani pertumbuhan minimarket waralaba tanpa IUTM.

ABSTRACT This study examines about District of Sleman Government for handling minimarket franchising without IUTM problem. The franchising minimarket is one of the trade sector that has been being attention in District of Sleman since 2011. This case is increasing of the amount of the franchising minimarket year by year. District of Sleman Government established District Law number 18, 2012, about Shopping and Store Modern Permission. That District Law regulates the franchising minimarket at any aspects, especially about permission of minimarket establising as main requirement. But in fact, the increasing of the franchising minimarket amount at the field isn’t comparable than IUTM that is produced by District of Sleman Government. From that phenomena, we could see for establishing the franchising minimarket without IUTM problem. By the reality, it is importan to see District of Sleman capacity for handling the franchising minimarket without IUTM problem. The propose of this research is identifying the development of the franchising minimarket without IUTM problem and analyzing District of Sleman capacity for handling the development of the franchising minimarket without IUTM. The writer uses the relevanconcept, that is political economy concept, public policy, and government capacity. The government capacity which is saw ,that is like grouping which is did by Milen are in the organization level and system level. The metode of this research is qualitative metode with case study approach. Whereas the collecting data technique is through the interview, observation, and literatur study. At the finding analysis, the writer uses Miles and Huberman interactive model of data analyzing technique with three phase, that are data reduction, data presentation, and conclusion/verification. By the resulf of the research, could have the counclusion that the development of the franchising minimarket without IUTM problem is caused about two things, that are the weakness of District of Sleman Government controlling and the powerful of rent seeking. The weakness of District of Sleman Government is result by analyzing of the district government capacity from two levels, that are system level and organization level. In system level, there is problem about policy that is made by District of Sleman Government by itself which not fully understanding of the aspect to regulate the franchising minimarket, one of aspect is about the distance. Meanwhle in organization level, one of the problem is in the working program which isn’t appropriate. Whereby the working program that is used for handling socialization program from Disperindagkop. Problem by it’s level which is causing in the weakness of the district government controlling for the franchising minimarket without IUTM. Menwhile the powerful of rent seeking is made by the money politic which is used for expediting establising the franchising minimarket without IUTM permission. Rent seeking happens because of the space from the district government that should the franchising minimarket has the permission from the society and the village government in that area before managing IUTM. This process that is through by the franchising minimarket isn’t proper, because the evidence in field shows that the franchising minimarket uses money as the tool to get the permission from the society and the village government. The fact about the weakness of District of Sleman controlling and there is rent seeking have been being the photograph of the weakness of District of Sleman capacity for handling the development of the franchising minimarket without IUTM.

Kata Kunci : Kapasitas, Pemerintah Daerah, Ekonomi Politik, Rent Seeking, Minimarket