ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL DILIHAT DARI TATA CARA PENENTUAN NILAI ASET PEMODAL YANG HILANG (STUDI KASUS INVESTOR CIPAGANTI DAN INVESTOR ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS MENGENAI PENOLAKAN KLAIM OLEH PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDINGAN INVESTOR EFEK INDONESIA)

PRASDIAN RISMAWANTO, Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dibentuk oleh Bapepam-Lk pada 28 Desember 2012 yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Dana Perlindungan Pemodal (DPP) bertujuan untuk memberikan kepercayaan bagi investor di pasar modal Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur klaim Dana Perlindungan Pemodal (melihat pada studi kasus penolakan klaim investor PT Andalan Artha Advisindo dan investor PT Cipaganti) dan mengetahui kewenangan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Sifat penelitian ini adalah Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penolakan investor AAA sekuritas karena jenis transaksi yang dilakukan berjenis obligasi dan tanpa adanya Underlying Transaction, berdasar Pasal 3 Ayat 2 Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-715/BL/2012 bahwa pemberian ganti rugi kepada pemodal hanya berupa saham, mengingat ada 2 periode perlindungan investor menggunakan DPP, transaksi tanpa Underlying Transaction menyebabkan investor AAA tidak memiliki Sub-Rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dimana hal tersebut merupakan syarat utama penggunaan DPP. Penolakan investor Cipaganti karena Cipaganti merupakan lembaga berbentuk korporasi dan investor tidak memiliki saham, sehingga telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Keputusan Ketua Bapepam-LK No.715/BL/2012, Pasal 2 (a) Keputusan Ketua Bapepam-LK No.548/BL/2010, kemudian memicu efek domino yang melanggar Angka 9 Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal disebutkan bahwa kustodian wajib menjadi anggota dana perlindungan pemodal sebagai syarat awal investor pengajuan klaim. Bentuk kewenangan PDPP merupakan kewenangan delegasi sebagian karena dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-716/BL/2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, disebutkan bahwa OJK masih dapat turut serta dalam pelaksanaan kewenangan PDPP. Menurut penulis PDPP telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanah yang di berikan oleh OJK, namun perlu diperhatikan lagi bahwa masih banyak investor pasar modal yang tidak paham mengenai perlindungan yang diberikan oleh DPP. Selain itu, penulis berpendapat bahwa perlunya pemberian kewenangan secara mandiri atau pendelegasian penuh kepada PDPP mengingat kecepatan dan ke efektifan dalam penanganan klaim investor.

Investor Protection Fund (DPP) was established by Bapepam-Lk on December 28th, 2012 by the Operator of Indonesia Securities Investor Protection Program. Investor Protection Fund (DPP) aims to provide trust and confidence for investors in Indonesian capital market. The purpose of this study is to provide an explanation of the claims procedures on Investor Protection Fund (see the case study on claim denials of PT Andalan Artha Advisindo investor and the Cipaganti investor) and determining the authority given by the Financial Services Authority (OJK) to the Operator Investor Protection Fund. The nature of this research is Legal Normative with Statute Approach. Based on the research, it is concluded that the claim denial of investors AAA securities because of the type of transactions being carried was manifold bonds without Underlying Transaction, according to Article 3 Paragraph 2 of the decision of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-715 / BL / 2012 that the type of compensation given to investors is only in the form of stock/shares, considering there are two periods of investor protection using DPP, transaction without Underlying Transaction resulting AAA Investors to not possess a securities Sub-Account on the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), which that aspect is the main requirement in using the DPP. Denial of Cipaganti investors is because Cipaganti as a corporate institutions resulting its investors to not retain stock, so it has violated Article 3 (1) Decision of Chairman of Bapepam-LK 715 / BL / 2012, Article 2 (a) the Chairman of Bapepam-LK 548 / BL / 2010, triggering a domino effect that violates Number 9 Rule Number VI.A.4 on Investor Protection Fund which stated that the custodian shall be a member of the Investor Protection Fund (DPP) as an initial condition for investor filing a claim. PDPP form of authority is Partly-authority delegation due to the decision of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-716 / BL / 2012 on Operator Investor Protection Fund stated that OJK notwithstanding is capable to participate in the implementation of PDPP authority. According to the author, PDPP has acted properly in accordance with the mandate that is given by OJK. However, on important note of consideration, there are yet a lot of capital market investors who do not understand the protection provided by the DPP. Moreover, the author suggests on the need for granting of authority independently or by full-delegation to PDPP considering the speed and effectiveness in handling investor claims.

Kata Kunci : Hukum Pasar Modal, Dana Perlindungan Pemodal, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal