ANALISIS MODEL DURASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS KASUS SENGKETA PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA PERIODE 2011-2015

YOSHUA ASCENTINUS S, Rimawan Pradiptyo, Dr., SE., M.Sc.,

2016 | Skripsi | S1 ILMU EKONOMI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menentukan putusan pada proses pengadilan sengketa pajak penghasilan di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari surat putusan Mahkamah Agung (MA) atas sengketa pajak penghasilan di Indonesia tahun 2011-2015. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah duration model (model durasi), dengan pendekatan non-parametrik dan parametrik. Penelitian ini membagi analisis ke dalam empat tahapan penelitian berdasarkan tingkatan pengadilan. Analisis yang pertama menguji durasi sengketa pajak penghasilan dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sampai dengan dikeluarkannya putusan Peninjauan Kembali (PK) di MA. Analisis kedua adalah pada saat penerbitan SKP sampai dengan dikeluarkannya putusan keberatan oleh Dirjen Pajak. Analisis ketiga adalah pada saat dikeluarkannya putusan keberatan oleh Dirjen Pajak sampai dengan dikeluarkannya Putusan Banding oleh Pengadilan Pajak. Analisis keempat adalah pada saat pemohon mengajukan permohonan PK sampai dengan dikeluarkannya putusan PK oleh MA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing tingkatan pengadilan membutuhkan waktu yang berbeda dalam proses penyelesaian sengketa pajak penghasilan. Dalam penyelesaian keberatan, seluruh permohonan keberatan diputus sebelum batas waktu yang diatur oleh undang-undang. Akan tetapi, dalam penyelesaian banding, sebagian besar permohonan banding diputus setelah batas waktu yang diatur undang-undang, bahkan dalam penyelesaian PK, seluruh permohonan PK diputus setelah batas waktu yang diatur undang-undang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lamanya proses pengadilan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda seperti jenis SKP, jenis perusahaan yang sudah go public, jenis pemohon, putusan hakim, dan ketua majelis.

The aims of this research are to identify the durations of income tax disputes in Indonesia and its determinant factors. The data is secondary data that is obtained from Supreme Courts judge on 2011-2015 in the case of income tax disputes. The researchs analysis uses duration models, with non-parametric and parametric approach. This research divide analysis in four phases by its respective court level. The first analysis tests the duration of income tax disputes starting from the date of publications of the Tax Assessment Letter to the date of Supreme Court decisions. The second analysis is starting from the date of publications of Tax Assessment Letter to the date of Directorate General of Taxation (DGT) decisions. The third analysis is starting from the date of DGT decisions to the date of Appeal Verdict by The Tax Court. The fourth analysis is starting from the date of judicial review request to the date of judicial review decisions by Supreme Court. The result shows that each phase of court level needs different duration in the process of income tax disputes. In the objection phase, all of objection requests judged before the deadline that ruled by the acts. However, in the appeal phase, most of the appeal requests judged after the deadline that ruled by the acts. Furthermore, in the judicial review phase, all of judicial review requests judged after the deadline that ruled by the acts. The result also shows that the duration of income tax disputes determined by many different factors, for instance, the type of Tax Assessment Letter, the type of companies that had go public, the type of judicial review applicants, judges decisions, and the supreme court presiding judge.

Kata Kunci : sengketa pajak penghasilan, durasi, duration model, Surat Ketetapan Pajak, Keberatan, Banding, Peninjauan Kembali