Tinjauan Yuridis Perjanjian Tukar Guling Aset antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

TRIVIANI ARIFAH, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tukar guling aset antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti permasalahan langsung yang ada dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer (Field Research). Untuk melengkapi dan membandingkan data tersebut maka dilakukan penelitian bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut (Library Research). Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurang lengkapnya isi perjanjian dalam mengakomodir pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian tukar aset yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para pihak, sehingga tidak ada perlindungan secara preventif bagi para pihak kapan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dan hal apa yang harus dilakukan ketika timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

The research aims to know and analyze the legal protection of the rights and obligations of the parties to the asset exchange agreement between the local government of Boyolali with PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. The method used in the study is juridical and empirical approach. This research was done by researching on field by existing problems. Meanwhile, to complement the data was also investigated by researching on library materials and agreement about the legal product which is call secondary data on library research. The conclusion of this research is the content of the agreement is less complete to accomodate the implementation of the rights and obligations of parties are in an agreement to exchange of assets which resulted in hamper the implementation of the rights and obligations of the parties, so there is no preventive protection for the parties when the agreement can be implemented and what to do when arising tort committed by one of the parties in the agreement.

Kata Kunci : perjanjian, tukar menukar,tukar aset, ruislag, agreement, exchange, asset exchange