Laporkan Masalah

Eksistensi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wonosobo dalam Pra-Keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Informal di Kabupaten Wonosobo

DENI SEPTIYANTO, Dr. Tri Winarni Soenarto Putri, SU

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI)

Penempatan TKI informal menuju luar negeri merupakan kebijakan pemerintah sebagai respon atas ketidakmampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja yang setiap tahunnya jumlahnya melaju cukup deras. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Indonesia dengan jumlah penempatan TKI informal yang cukup banyak. Permasalahan migrasi TKI informal mempunyai hulu di fase pra-keberangkatannya. Pemerintah, entitas bisnis dan organisasi masyarakat sipil telah hadir dalam fase pra-keberangkatan TKI. Kehadiran tiga aktor tersebut belum mampu sepenuhnya membuat fase pra-keberangkatan TKI lepas dari kelindan permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus melihat eksistensi SBMI Wonosobo dalam fase pra-keberangkatan TKI informal di kabupaten Wonosobo. Informan dalam penelitian ini ada 11 orang. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan instrumen wawancara mendalam, observasi, dan uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi SBMI Wonosobo dalam fase pra-keberangakatan TKI terlihat sebagai organisasi penyeimbang. Eksistensi tersebut berdasarkan kerja-kerja organisasi yang berupa sosialisasi migrasi yang aman dan advokasi. Advokasi yang dilakukan organisasi ini ada dua jenis yakni advokasi kasus dan advokasi kebijakan. Advokasi kasus yang dilakukan SBMI Wonosobo sudah berjalan dengan baik namun perlu dioptimalkan lagi. Adapun advokasi kebijakan yang dilakukan SBMI Wonosobo belum berjalan secara optimal. Advokasi kasus dan advokasi kebijakan yang dilakukan SBMI Wonosobo belum dimanajemen dengan baik. Sebagai saran, SBMI Wonosobo harus melakukan manajemen untuk kerja advokasi baik advokasi kasus maupun advokasi kebijakan. Selanjutnya, eksistensi SBMI Wonosobo dapat dikuatkan lagi melalui kerja sama yang lebih intensif dengan pemerintah, sektor bisnis, lembaga akademis maupun organisasi masyarakat sipil lain yang bergerak di isu migrasi internasional tenaga kerja.

Informal TKI placement abroad actually a negative response from innabiliy government policy to absorb increasing labor which happened in every year. In this cased, Wonosobo regency contribute high informal TKI placement from Indonesia. Uniqly, informal TKI placement problems start from pre-departure section. Event though governments, business entities and civil society organizations have been present in that phase, it haven't be able to handle that's problems. Data collection techniques in this qualitative research method through observation, interviews, library research and also documentation. Focuses on this study is viewed SBMI Wonosobo existence, especially in the pre-departure of informal TKI in Wonosobo. Data in this study used validity test triangulation method from indepth interview result from 11 informant, combine with relevant litetature. Based from socialization and advocacy of safe migration from SBMI Wonosobo, indicate that existences of SBMI Wonosobo in the pre-departure TKI seen as a counterweight organization. There are two type of SBMI Wonosobo advocacy. First is case advocacy and second is policy advocacy. The first adcocacy already well, but need to optimized. But the second do not run optimally. The existence of SBMI Wonosobo can be strengthened with intensive cooperation with the government, business sector, academic institutions and other civil society organizations engaged in international labor migration issues.

Kata Kunci : TKI informal, CBO, SBMI Wonosobo, dan fase pra-keberangkatan.

  1. S1-2016-288956-abstract.pdf  
  2. S1-2016-288956-bibliography.pdf  
  3. S1-2016-288956-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2016-288956-title.pdf