THE OBLIGATION OF NON STATE-PARTY TO COOPERATE WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ACCORDING TO PUBLIC INTERNATIONAL LAW

KAY JESSICA, Prof. Dr. Sigit Riyanto S.H., LL.M.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Keberhasilan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sangat bergantung dari adanya kerjasama negara karena tidak adanya mekanisme penegakkan khusus yang bertujuan untuk membantu ICC berfungsi secara efektif sesuai dengan yurisdiksinya. Tanpa adanya kerjasama dari negara, maka akan sulit bagi ICC untuk menjalankan fungsinya. Kewajiban bagi negara anggota dan negara non-anggota untuk bekerja sama juga berbeda. Negara anggota yang telah meratifikasi Statuta Roma memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC, sedangkan secara prinsip, negara non anggota tidak memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC karena mereka tidak terikat oleh Statuta Roma. Prakteknya, ICC sangat sulit mendapatkan kerjasama baik dari negara non anggota, bahkan juga dari negara anggota yang seharusnya memiliki kewajiban untuk bekerja sama berdasarkan hukum internasional. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui analisis terhadap hukum dan peraturan internasional, buku-buku serta jurnal, dan materi yang relevan. Tesis ini menganalisis apakah ada kewajiban bagi negara non anggota untuk bekerja sama dengan ICC berdasarkan beberapa basis, diantaranya atas dasar Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keaman dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan kewajiban erga omnes sebagai implikasi dari pelanggaran norma jus cogens. Tesis ini juga membahas alasan yang sering digunakan oleh negara yang menolak untuk bekerja sama dengan ICC, juga keabsahannya menurut hukum internasional. Sampai saat ini, ICC telah mengeluarkan banyak keputusan berisi permohonan bagi negara-negara non anggota untuk menangkap dan menyerahkan Omar Al-Bashir, penting untuk mengetahui mekanisme yang dapat dilakukan oleh ICC dan Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan kerjasama dari negara non anggota Statuta Roma. Kesimpulannya, secara teori, ada beberapa basis yang dapat mengharuskan negara non anggota untuk bekerja sama dengan ICC, namun hal itu tak cukup menjadikannya sebagai kewajiban dalam hukum internasional. Lalu, hampir seluruh alasan yang digunakan negara untuk menolak kerjasama dengan ICC tidak absah menurut hukum internasional. Terakhir, mekanisme ICC untuk menegakkan kerjasama negara tidaklah efektif dan sangat lemah.

The success of the International Criminal Court (ICC) is highly determined by the cooperation from states, since itdoes not have an appropriate enforcement mechanism to exercise its jurisdiction ratione materiae. Without state cooperation, the ICC will encounter great difficulty to conduct its proceedings. The obligation of State-Party and non State-Party to cooperate with the ICC is different. State Parties are obligated to fully cooperate with the ICC in its investigation and prosecution of crimes. Otherwise, in principle, non State- Parties have no obligation cooperate with the ICC since it is not bound by it. The non State-Parties are only encouraged to cooperate when they are required to do so. In practice, it is truly an arduous task to obtain state cooperation, not only from non State-Party but also from State-Party to the Rome Statute. This thesis employs normative legal research methods, which means that the research will be conducted by examining existing laws, literature, and other sources related to the topic chosen. Firstly, this thesis will examine on whether there is a legal obligation for non State-Party to cooperate with the ICC in virtue of few rationales, including the Resolution issued by the United Nations (U.N) Security Council (S.C) and most importantly, obligatio erga omnes, as consequence of jus cogens violations under international law.Furthermore, this thesis will attempt to elaborate on the on the grounds used by states in refusing to cooperate with the ICC, as well as the validity of such ground under international law. Afterwards, ICC has issued many decision requesting cooperation from non State-Party for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir. Ergo, it is essential to find out possible mechanism that may be done by the ICC and the U.N SC in enforcing cooperation from non State-Party to the Rome Statute. In conclusion, theoritically there are basis that may hold non State-Party to cooperate with the ICC, but it does not suffice to enforce non State-Party cooperation to the ICC as legal obligation under international law. Moreover, that most of the grounds that have been used by states in refusing to cooperate with the ICC are unjustifiable under international law. Lastly, that the mechanisms set up by the ICC to enforce non cooperation are ineffective and tenuous.

Kata Kunci : ICC, State Cooperation, Jus Cogens, Erga Omnes, Rome Statute, United Nations, Security Council, Omar Al-Bashir, Mahkamah Pidana Internasional, Kerjasama Negara, Statuta Roma, PBB, Dewan Keamanan