Persepsi Stakeholders terhadap rencana pembangunan jembatan Suramadu Jawa Timur

ALIM, M. Barrul, Ir. Sudaryono, M.Eng.,Ph.D

2003 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Perkembangan wilayah Madura cukup memprihatinkan apabila dibanding dengan wilayah sekitar dan wilayah utara P. Jawa. Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita wilayah itu tercatat hanya18,98% dan 55,36% apabila dibandingkan dengan PDRB per kapita Kota Surabaya dan Kabupaten Tuban. Perkembangan wilayah yang rendah ini disinyalir karena rendahnya aksesibilitas, sehingga banyak potensi sumberdaya alam yang tidak/belum termanfaatkan. Kondisi-kondisi seperti itulah dan keinginan pemerintah untuk menghubungkan beberapa pulau dengan label “Tri Nusa Bima Sakti” melahirkan ide rencana pembangunan Jembatan Suramadu pada tahun 1990. Tetapi, pelaksanaan rencana pembangunan ini pada tahun 1994 tidak berjalan mulus dan pada pertengahan tahun 1997, bersamaan dengan krisis ekonomi, rencana itu ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Ketidaklancaran pelaksanaan disebabkan terdapat perbedaan persepsi di antara stakeholders, terutama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu penelitian ini bertujua n untuk mengetahui: (1) seperti apakah keragaman persepsi stakeholders terhadap rencana pembangunan Jembatan Suramadu dan faktor- faktor apa yang mempengaruhinya di era reformasi saat ini?, dan (2) seperti apakah pelaksanaan rencana ini dibanding pelaksanaan pada tahun 1994? Penelitian dilaksanakan di Desa Pangpong dan Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, dengan menggunakan paradigma kualitatif dan pendekatan exploratory research yang bersifat induktif, serta analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Teknik perekaman data dilakukan dengan perekaman data primer berupa observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap ‘stakeholders utama’ rencana pembangunan jembatan bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi dukungan pada rencana, ketersediaan dana, dan pembebasan tanah terdapat beragam persepsi yang terakumulasi pada 5 konsepsi, yaitu: kepentingan, syarat kelancaran implementasi, partisipasi, peran ulama dan respon. Kelima konsepsi itu diketahui bahwa persepsi stakeholders cenderung untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah dan/atau komunitas dan keuntungan ekonomi, adanya keterlibatan masyarakat dan komitmen terhadap program, sorotan pada terfasilitasi dan/atau terakomodasinya partisipasi, serta sangat berpengaruhnya peran ulama. Sedangkan respon didominasi oleh menerima dengan baik. Dibanding pelaksanaan tahun 1994, pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun 2002 terdapat substansi yang sama, tetapi ada pula yang berubah secara mendasar. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan Jembatan Suramadu akan meningkatkan aksesibilitas baik dari maupun menuju Madura. Kelancaran pelaksanaan rencana terhambat oleh masalah pembebasan tanah yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi. Interaksi antara rencana pembangunan Jembatan Suramadu dengan stakeholders yang dipengaruhi oleh beberapa faktor menimbulkan keragaman persepsi. Beberapa persepsi stakeholders menilai bahwa rencana pembangunan Jembatan Suramadu sudah aspiratif, sedangkan sebagian lainnya menilai kurang aspiratif. Penilaian ini menimbulkan respon curiga, menerima dengan syarat atau menerima rencana. Selanjutnya, era reformasi berpengaruh pada pelaksanaan rencana pembangunan Jembatan Suramadu menuju pelaksanaan yang lebih baik.

The development growth in Madura is slower than in any other regions in the northern part of Java. The Gross Regional Domestic Product is only 18.98%, or 55.36% of that of Surabaya and Tuban. It is assumed that a low accessibility is the major cause, which makes the natural resources in this region unable to be exploited. This condition, in addition to the government intention to connect several islands under the scheme of "Tri Nusa Bima Sakti”, brings the idea of Suramadu Bridge Development Planning in 1990. Unfortunately, the implementation which started in 1994 was not smooth, and even it was put off in 1997 due to the economic crisis. The problem is, among others, the different perception among the shareholders, especia lly between the government and the society. Therefore, this research aims to find out: 1) the diversity of perception on Suramadu Bridge Development Planning and the factors affecting their perception in the reformation era, and 2) the comparison of the implementation today and in 1994. The research was conducted in Pangpong and Sukolilo villages, Labang sub-district, Bangkalan Regency. It used a qualitative paradigm and inductive explanatory research approach. The analysis was in descriptive and qualitative manner. The data were collected from field observation and in-depth interview with the main stakeholders of the development. The research results identify 5 different perceptions viewed from the support to the planning, available funding, and land acquisition, to be accumulated into the following conceptions: interest, condition for smooth implementation, participation, ulema’s role, and response. The stakeholders tend to give protection to their territory and/or community and economic benefit; people get involved in, and have commitment to, the program; the focus is on the facilitation or accommodation of people’s participation; and ulemas have very strong influence. Meanwhile, positive responses dominate the overall response. Compared to the implementation in 1994, the present implementation (2002) has relatively the same content although some basic changes are found. The research concludes that the development of Suramadu Bridge will improve the accessibility both from and to Madura. The implementation is disturbed by the land compensation program, which has so far been unsuccessful to reach an agreement for the compensatory price. The interaction between the development planning and the stakeholders, which is influenced by different factors, results in different perceptions. Some evaluate that the planning is accommodating enough while some others regard the opposite. The opinions lead to negative responses such as suspicion, acceptance with some conditions, or total acceptance. Furthermore, the reformation era affects the implementation positively into a better one.

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan,Jembatan Suramadu,Persepsi Stakeholders