PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH

YUSUF FAJAR PRATAMA, Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc.

2016 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Deforestasi di Indonesia terus meningkat disebabkan oleh illegal logging dan illegal trading. Maka, Pemerintah Indonesia dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berusaha untuk meningkatkan kelestarian hutan dan perdagangan produk kayu legal di Indonesia. Kabupaten Klaten merupakan daerah di Indonesia dengan progam Percepatan Implementasi SVLK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui para pihak yang terlibat dan mengetahui peran LSM dalam program Percepatan Implementasi SVLK di Kabupaten Klaten. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2016 di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten dipilih sebagai lokasi penelitian karena Klaten merupakan sasaran program Percepatan Implementasi SVLK. Pengambilan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui keadaan nyata di lapangan sehingga mengetahui para pihak yang terlibat dan mengetahui peran LSM dalam program Percepatan Implementasi SVLK di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian diketahui bahwa para pihak yang terlibat dalam program ini adalah Pemerintah Daerah sebagai Pihak Pertama, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Pihak Kedua, dan Industri Kecil Menengah sebagai Objek Pendampingan. Peran LSM dalam program Percepatan Implementasi SVLK adalah menjalin komunikasi sebagai bentuk koordinasi para pihak dan sebagai media penyampaian aspirasi industri; mengembangkan sumber daya kepada para pihak dalam bentuk peningkatan kapasitas internal melalui fasilitasi, pendampingan, dan edukasi mengenai SVLK; mengembangkan disposisi perilaku para pihak dalam bentuk penguatan komitmen dan penguatan demokrasi, dan; menjalankan fungsi pengawasan birokrasi dalam bentuk pengkajian struktur birokrasi dan pemantauan pelaksanaan program Percepatan Implementasi SVLK

Deforestation rate in Indonesia increased every year, caused by illegal logging and illegal trading. Therefore, Indonesia had developed a Timber Legality Verification System ( SVLK ) to improve forest sustainability and trade of legal timber products in Indonesia. Klaten district was a district in Indonesia with acceleration of SVLK program. This study aimed to identify the parties involved and identifiy the role of NGO in acceleration of the SVLK implementation program in Klaten District. The study was conducted in March 2016 in Klaten district, Central Java province. Klaten was selected as study site because Klaten was target acceleration of SVLK implementation program. Datas were collected by interviews, documentation, and direct observation in the field. The analysis was done descriptively to understand the real situation on the field in order to know the parties involved and know the role of NGOs on the implementation of the SVLK in Klaten District. The results of study concluded that the parties involved this program were the local government as the First Party, Non Governmental Organizations as the Second Party, and small to medium industries as the Object of Assistance. Role of NGO in the acceleration of SVLK implementation program were maintaining communication as the form of coordination between stakeholders and submitting aspiration from industry; developing resources for stakeholders by internal capacity enhancement through facilitation, assistance, and SVLK education; developing disposition of stakeholders behavior through commitment consolidation and democracy consolidation, and; performing bureaucracy supervision through studies on the bureaucracy structure and monitoring the implementation of the acceleration of SVLK implementation.

Kata Kunci : Peran, Percepatan SVLK, Para Pihak, Lembaga Swadaya Masyarakat