Analisis Rasio Lancar Optimal Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas)

DYAN ASRI RAHMADANTI, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.

2016 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Pemerintah daerah wajib menyusun pengelolaan anggaran daerah dengan menggunakan prinsip efisien, efektif, dan ekonomis (UU 17/2003). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis rasio lancar optimal Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas). Hal tersebut didasarkan pada penelitian Ritonga et.al. (2012) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki rasio kas 29,41, rasio cepat 34,30, dan rasio lancar 38,55 kali aset lancar untuk menjamin kewajiban jangka pendek pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan solvabilitas keuangan jangka pendek pemerintah daerah kuat, tetapi dengan jumlah aset lancar yang berlebihan. Melihat aset lancar yang berlebihan didominasi oleh kas, maka rasio solvabilitas jangka pendek di Indonesia disebabkan oleh pengelolaan manajemen kas yang kurang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dengan studi dokumentasi. Data sekunder yang digunakan merupakan dokumen resmi internal berupa CaLK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014 dan 2015 dan data mengenai produk perbankan yang diambil dari website resmi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan memodifikasi aset lancar dengan menentukan saldo kas optimal menggunakan model Miller-Orr. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio lancar optimal Pemerintah Daerah tahun 2014 dan 2015 adalah sebesar 3,51 dan 4,59 kali aset lancar untuk menjamin setiap kewajiban jangka pendeknya. Secara spesifik, terjadi penurunan rasio lancar pada tahun 2014 sebesar 3,73% dan tahun 2015 sebesar 4,59%. Kata kunci: aset lancar, kewajiban lancar, model Miller-Orr, saldo kas optimal, rasio lancar optimal

The local government has to arrange the plans about how to control its local budget efficiently, effectively, and economically (UU 17/2003). This research aims to analyze local government current ratio (Case Study: Kabupaten Banyumas). According to Ritonga et.al. (2012), the local government has 29,41 cash ratio, 34,30 quick ratio, and the current ratio is 38,55 times greater than the current asset to ensure short-term liability. This condition shows that regional government short-term liability is strong, but followed by the large number of aset lancar. This is dominated by the cash, so it may concluded that the short term solvability ratio is caused by cash which is managed ineffectively and inefficiently. This research takes secondary data from documentation study. The data is a legal document, like CaLK, LKPD Kab. Banyumas in 2014 and 2015, and also banking product which is accessed from the website of BPD Jateng, BRI, BNI, and Bank Mandiri. The data is analyzed by modifying the current asset. The researcher modifies it by determining optimal cash balance using Miller-Orr model. The result shows the optimal current ratio in 2014 and 2015 are 3,51 and 4,59 times greater than current asset respectively, to ensure each short term solvability. Specifically, there is a decreasing trend of current ratio, 3,73% in 2014 and 4,59% in 2015. Keywords: current asset, current liability, Miller-Orr model, optimal cash balance, optimal current ratio

Kata Kunci : aset lancar, kewajiban lancar, model Miller-Orr, saldo kas optimal, rasio lancar optimal