Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 Terhadap Penerimaan Negara

DESTY PRILIANINGRUM, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Taraf hidup masyarakat Indonesia yang terus meningkat dari waktu ke waktu berimbas kepada anggaran pengeluaran negara yang semakin besar. Target penerimaan dari sektor pajak pada APBN tahun 2013 sebesar Rp 992,5 Triliun dan lalu meningkat di tahun 2014 menjadi Rp 1.110,2 Triliun. Terlihat signifikan target penerimaan pajak pada APBN 2015 meningkat mencapai Rp 1.294,258 Triliun. Tahun 2016 ini target penerimaan pajak meningkat lagi menjadi Rp 1.360,137 Triliun dari total Pendapatan Negara di APBN 2016 adalah Rp 1.822,5 Triliun. Hal tersebut menunjukkan hampir 70 persen penerimaan (pendapatan negara) bersumber dari sektor pajak yang notabene menjadi kewajiban masyarakat. Penerapan Kebijakan Pengampunan Pajak dengan pembentukan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang merupakan suatu langkah awal pemerintah demi menambah penerimaan Negara dari sektor pajak dan memperbaharui data perpajakan. Kebijakan Pengampunan Pajak sendiri ada yang disebut dengan istilah Sunset Policy, pemerintah menyebut Sunset Policy termasuk dalam Pengampunan Pajak yang bersifat Soft Tax Amnesty. Pada tahun 2008 dilaksanakan kebijakan Sunset Policy jilid I, dimana hanya pada tahun ini saja target penerimaan pajak dapat terpenuhi. Hingga tahun 2015 yang lalu target penerimaan pajak tidak juga terpenuhi justru menurun dari tahun 2014, padahal pemerintah telah menerapkan kebijakan lain yang disebut Sunset Policy jilid II atau Reinventing Policy atau oleh Dirjen Pajak disebut sebagai Tahun Pembinaan Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan pemerintah dalam menerapkan Kebijakan Pengampunan Pajak dan juga bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang yang baru serta perbandingan dengan kebijakan pengampunan yang ada sebelumnya.

The Standart of living of Indonesian people's continues to increase from time to time and affected the state budget of spending. Tax revenue target in APBN 2013 is Rp 992.5 trillion and then increased to Rp 1110.2 trillion in APBN 2014. This target was increased significantly to Rp 1294.258 Trillion in APBN 2015. In 2016, the target of tax revenue amounts to Rp 1360.137 trillion with total state revenue Rp 1822.5 trillion in APBN 2016. It shows that nearly 70 percent of the national income derived from the tax sector that actually the duty of society. The implementation of Tax Amnesty Policy has progressed with the establishment of Tax Amnesty Act that became Governments first step to gain State Revenue from tax sector and renewing taxation database. Previous tax policy is named the Sunset Policy. The government said that the Sunset Policy is included in the soft tax amnesty Policy. In 2008, the Government implemented Sunset Policy I and resulted in the fulfillment of tax revenue target. After that until 2015 the tax revenue target has never been fulfilled. It is even decreased from 2014 revenue, even though the Government has implemented another policy named Sunset Policy II or Reinventing Policy which by the Directorate General of Taxation was called as The Year of Tax Development. The aim of this research was to analyze the Government background to implementation Tax Amnesty Policy and the regulation of the new Tax Amnesty Act. This research also compared the new tax amnesty policy with the previously implemented tax amnesty policies.

Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Penerimaan Negara, Kebijakan Pemerintah / Tax Amnesty, State Revenue, Government Policies