IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADVOKASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

HENDY NOOR IRAWAN, Dr.Sukamdi,M.Sc;Dr.Agus Heruanto Hadna,M.Si

2016 | Tesis | S2 STUDI KEBIJAKAN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Indonesia melalui penyelenggaraan berbagai program salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB), keberhasilan program KB tergantung pada strategi kebijakan advokasi yang dilakukan kepada sasaran. Tesis ini meneliti implementasi kebijakan advokasi program KB yang dilaksanakan di BKKBN. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kaidah yang digunakan BKKBN dalam kegiatan advokasi apakah menerapkan strategi advokasi UNFPA atau advokasi berdasarkan pedoman umum Miller dan Covey (2005) serta realisasi kegiatan implementasi program KB di BKKBN dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap enam narasumber terkait. Hasil penelitian diketahui bahwa ada kesesuaian antara konsep atau teori dengan praktek. BKKBN melakukan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya terutama dalam bidang advokasi program KB. Kesesuaian kaidahnya mencakup kaidah UNFPA dan Pedoman umum Miller& Covey (2005), yaitu adanya pemilahan isu/masalah terlebih dahulu lalu diikuti dengan tujuan dari kebijakan advokasi serta sasaran dari advokasi, kemudian adanya komunikasi dengan stakeholders, pengembangan strategi dan penguatan kewenangan (kekuasaan) maupun kelembagaan. Secara umum, implementasi kebijakan advokasi program KB di BKKBN berjalan dengan baik dari tahun ke tahun berdasarkan capaian kinerjanya. Kebijakan advokasi program KB mempunyai peranan penting dalam mendukung tujuan dan visi misi organisasi, sedangkan keberhasilan kebijakan advokasi ditentukan oleh banyaknya dukungan dan peran serta aktif dari stakeholders, mitra kerja maupun masyarakat umum.

National Population and Family Planning Board (BKKBN) has a strategic role in supporting the success of development in Indonesia through the implementation of various programs one of which is Family Planning (KB), the program seeks to realize the qualified Indonesian human. This thesis examined the implementation of policy advocacy of family planning programs implemented in BKKBN. This study was conducted to determine the rules used by BKKBN in advocacy activities whether it is implementing UNFPA advocacy strategies or advocacy based on general guidelines of Miller and Covey (2005) as well as the realization of the implementation activities of family planning programs in BKKBN seen from the aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structures. This study used qualitative research through in-depth interviews on the six related speakers. The results revealed that there was a match between the concept or theory and the practice. BKKBN did the performance in accordance with their jobs and functions particularly in the areas of advocacy of family planning programs. The suitability of the rules included the rules of UNFPA and general guidelines of Miller & Covey (2005), i.e. the separation of issues/problems at first then followed with the aim of policy advocacy and the objectives of advocacy, and communication with the stakeholders, the strategy development and strengthening of the authority (power) and institutional. In general, the implementation of policy advocacy of family planning programs in BKKBN goes well from year to year based on the achievement of performance. Policy advocacy of family planning programs have an important role in supporting the objectives and vision and mission of the organization, while the success of the policy advocacy has determined by the amount of support and active participation of stakeholders, partners and the general public.

Kata Kunci : Implementation of policy, Advocacy, Family Planning Program