Upaya Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

MARIETTA P H J, Prof. Dr. Muhadjir Muhammad Darwin, M.P.A

2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis realitas implementasi Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY sebagai lead agency dalam upaya perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sementara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan narasumber terkait dan dengan studi dokumentasi yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 oleh BPPM DIY sebagai lead agency dalam mengupayakan perlindungan perempuan korban kekerasan ditingkat provinsi DIY masih perlu dioptimalkan karena belum seluruh indikator output pencapaiannya optimal. Kekurangan yang perlu diperbaiki adalah mengenai persebaran lembaga pengada layanan, perlu mengoptimalkan layanan pasca pendampingan atau monitoring pada perempuan korban kekerasan, perlu dikembangkan pendampingan pada sisi pelaku, dan mempertegas sanksi hukum.

This study is attempted to analyze the implementation of provincial local regulation of Yogyakarta Number 3 in 2012 toward the elimination of violence against women in Yogyakarta Special Region by Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) as the lead agency and to identify the factors that influence the course of the implementation. This study conducted with qualitative descriptive approach and the data collected by interviewing relevant agencies and documentation study. The findings showed that the implementation of provincial local regulation of Yogyakarta Number 3 in 2012 toward the elimination of violence against women in Yogyakarta Special Region by Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) as the lead agency still need to be optimize because some output’s indicators achievement in this case is not optimized yet. The lacks in this case that need to be fix are the distribution of institution that giving services, the monitoring process to the victim need to be revisited and optimize, need to extend mentoring service for the perpetrator, and reinforce the law penalties.

Kata Kunci : implementasi, lead agency, kekerasan terhadap perempuan, Daerah Istimewa Yogyakarta