PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN SISTEM POTONG GAJI ANTARA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SAPTA KUSUMA DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AKHMAD FAKHRIZAL, Pitaya, S.H., M. Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem potong gaji antara PNS di Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY dengan KPRI Sapta Kusuma dan upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem potong gaji antara PNS di Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY dengan KPRI Sapta Kusuma. Penulisan hukum ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer (lapangan) dan data sekunder (pustaka). Pengambilan sampel pada data primer menggunakan teknik non random sample. Jenis sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif. Penyajian data dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem potong gaji antara PNS di Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY dengan KPRI Sapta Kusuma adalah debitor terlambat berprestasi. Wanprestasi itu dilakukan oleh PNS Pusat yang tidak bisa dikenakan pemotongan gaji sebagai cara pembayaran angsuran. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh KPRI Sapta Kusuma terhadap wanprestasi yang terjadi adalah menuntut pemenuhan prestasi dari debitor yang wanprestasi dan tidak menuntut ganti rugi atau melepaskan haknya menuntut ganti rugi.

This bachelor degree thesis of law is purposed to understand and analyze the breach of contract during the implementation of loan agreement through salary deduction system occurs between civil servants in Department of Public Works, Housing, and Energy and Mineral Resources with KPRI Sapta Kusuma Yogyakarta. It is also emphasizing settlement mechanism towards breach of contract in the loan agreement with salary deduction system that have been used by the parties. This empirical jurisdiction research is based on qualitative methods which elaborate both primary and secondary resources literature. The sampling on primary data is specifically using non random sampling technique with purposive sampling as the type of the sample. Secondary literature is consisting of primary and secondary law material. Analysis data will be elaborated in qualitative analysis to represent descriptively about the related data. Based on to the research, it can be seen that debtor overdue performance become one of the breach of contract during the implementation of loan agreement through salary deduction system occurs between civil servants in Department of Public Works, Housing, and Energy and Mineral Resources with KPRI Sapta Kusuma Yogyakarta. In fact, breach of contract has been executed by the civil servants of center department which is unable to use salary deduction as deferred payment. Here, KPRI Sapta Kusuma will do the prosecution of performance from debtor as its dispute settlement towards breach of contract with waiving the parties from indemnification.

Kata Kunci : Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang, Koperasi, Pegawai Negeri Sipil, Wanprestasi, Upaya Penyelesaian / Loan Agreement of Money, Cooperation, Civil Servant, Breach of Contract, Settlement Mechanism.