PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PENAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA (Studi kasus: Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua di Blok Cepu)

BENING HADILINATIH, Prof. Dr. Warsito Utomo; Prof.Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

2016 | Disertasi | S3 Manajemen dan Kebijakan Publik

Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua merupakan salah satu langkah untuk mengusahakan keamanan pasokan energi (energy security of supply) nasional dan pemanfaatan energi secara efisien. Dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat dalam penambangan minyak bumi pada sumur tua menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan. Disertasi ini meneliti mengapa proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan penambangan minyak bumi pada sumur tua belum menghasilkan aktivitas partisipasi yang berkualitas? Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dilakukan penelitian di Kabupaten Blora dan Bojonegoro dengan metode Penelitian Kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat dan pejabat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan penambangan, penelusuran dokumen, serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam aktivitas partisipasi masyarakat yang ditandai dengan rendahnya kemampuan manajemen, aktivitas yang dikendalikan oleh pemilik modal, keengganan untuk berubah dan adanya resistensi terselubung (Hidden Transcript) terhadap intervensi dari pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan oleh (1) karakteristik masyarakat berupa: kapasitas penambang yang rendah, kebiasaan menggunakan cara-cara lama, pemahaman yang kurang tepat tentang kepemilikan lahan, lemahnya fungsi pengawasan; (2) Proses tindakan sosial yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat belum mencerminkan tindakan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas secara multidimensi, hubungan kewenangan antara penambang dan lembaga-lembaga pengelola belum mencerminkan pembagian kewenangan dan pola hubungan kerja serta koordinasi yang menghasilkan sinergi. .Kesimpulannya adalah pemberdayaan masyarakat yang kurang memperhatikan peningkatan kapasitas penambang, tidak adanya tindakan untuk meminimalisir resistensi terhadap perubahan serta pembagian kewenangan yang tidak proporsional menyebabkan lemahnya kualitas aktivitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan penambangan minyak bumi pada sumur tua. Kualitas partisipasi masyarakat yang lemah menimbulkan ketergantungan masyarakat pada agen-agen eksternal dan masyarakat kurang mampu untuk merencanakan atau memutuskan aktivitas untuk pengembangan mereka sendiri. Temuan dari studi ini adalah: pada konteks pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekitarnya melalui pengaturan pembagian kewenangan dan peningkatan kapasitas, baik di tingkat individu, kelompok/organisasi maupun komunitas .Saran yang dapat diajukan adalah : Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan pola hubungan kelembagaan yang dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif melalui peningkatan kapasitas dalam dimensi sosial, politik, ekonomi, dan hukum serta pengaturan pembagian kewenangan secara proporsional.

Old well oil mining is one way to find the energy security of supply and the utilization of national energy efficiently. Community involvement implementation for the old wells oil exploration rises various social and environmental problems. This dissertation examines why did the process of community empowerment in the management of mining oil in old well oil mining did not produce a constructive participation? To answer the research questions, a research was held in Blora regency and Bojonegoro regency with qualitative research methods. The data was obtained through interviews to the public and officials involved in the management of mining, document tracking, and observation. The results showed the weaknesses in community participation activities characterized by low management capabilities, the activities which were controlled by the owners of capital, reluctance to change and the existence of covert resistance (Hidden Transcript) against the intervention of the government. The conditions were caused by (1) the characteristics of the community in the form of: low capacity miners, the habit of using the old ways, less precise understanding of land ownership, weak oversight functions; (2) The process of social action to empower did not reflect the actions oriented to building capacity multidimensional, power relations between miners and management institutions did not reflect yet, the division of authority and the relationship patterns of work and coordination that generated synergies. The conclusion is less attention to community empowerment miners increased capacity, lack of action to minimize resistance to change, and division of authority that is disproportionate caused by poor management of community participation in the activities of mining oil in old wells. The weak quality of public participation promotes community dependence on external agents and disadvantaged communities to plan or decide for their own development activities. The findings of the study are: in the context of natural resource management, community empowerment can be defined as the process of increasing community participation in resource management in the surrounding areas through division of authority arrangement and capacity building, both at the individual, group / organization or community Suggestions can be submitted are: community empowerment policy in the management of natural resources needs to be done with the pattern of institutional relationships that can encourage people to participate constructively through increased capacity in the social, political, economic, and legal and proportional authority arrangement.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi, Peningkatan kapasitas, Pembagian kewenangan, Sumur Minyak Tua