Peran Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan UMKM Kerajinan Menghadapi ASEAN Economic Community

LUTFI RIANA, Dr. Phil. Ag Subarsono, M.Si., M.A

2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Pelaksanaan MEA dan penghapusan hambatan tarif dan non tarif untuk arus barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja ahli membuka peluang UMKM untuk memperluas pasar serta menjadi tantangan karena produk UMKM harus mampu bersaing dengan produk dari negara lain. Namun, UMKM masih mengalami kelemahan, seperti keterbatasan kapasitas usaha, permodalan, kondisi ekonomi yang kurang stabil, kebijakan pemerintah yang kurang kondusif, kurangnya kontribusi pihak eksternal, seperti asosiasi, investor, dan pihak swasta (Santoso, Bagus. 2008). Oleh karena itu, perlu peran aktif pemerintah khususnya pemda untuk mempersiapkan dan meningkatkan daya saing UMKM hadapi MEA. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM menghadapi MEA dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengembangan UMKM. Kesiapan UMKM menghadapi MEA dapat dinilai dari beberapa aspek, seperti akses terhadap sumber daya produktif yang meliputi permodalan, pemasaran, jaringan bisnis, dan teknologi; adaptasi produk yang sesuai dengan selera pasar; kapasitas produksi; dokumen ekspor, serta biaya administrasi. Aspek-aspek tersebut dapat dijadikan pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan maupun program pengembangan UMKM, baik dari sisi regulation maupun Promotion Policy. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan mengambil kasus UMKM kerajinan dan gerabah di Kasongan karena Kasongan merupakan salah satu pusat kerajinan potensial dengan nilai ekspor yang terus meningkat termasuk peningkatan permintaan dari negara-negara Asean. Meskipun, nilai ekspor produk Kasongan meningkat, perkembangan UMKM Kasongan masih minim terlihat dari masih banyaknya kendala yang dihadapi UMKM mulai dari pemasaran, modal yang terbatas, dan keterbatasan informasi pasar. Oleh karena itu, penting untuk melihat peran pemda Bantul dalam mengembangkan UMKM agar memiliki daya saing tinggi serta mampu mengambil peluang dari MEA. Hasil penelitian menunjukan, UMKM Kasongan masih belum siap menghadapi MEA, sebagian besar UMKM Kasongan bahkan belum memahami MEA dan masih mengalami kendala dan keterbatasan terhadap seluruh aspek yang menunjukkan kesiapan UMKM hadapi MEA. Sedangkan, langkah pemerintah dalam kembangkan UMKM hadapi MEA belum berjalan maksimal. Dari sisi regulation, masih terdapat kebijakan yang memberatkan UMKM, seperti kebijakan pengurusan SNI dan HKI yang membutuhkan biaya tinggi dan waktu lama, sedangkan pengurusan legalitas usaha telah dipermudah, tetapi kesadaran UMKM Kasongan untuk mendaftarkan usaha masih rendah. Sedangkan untuk promotion policy, pemerintah telah mefasilitasi pemodalan dengan bunga rendah, memberikan bantuan peralatan, pelatihan kewirausahaan, TI, hingga bahasa asing, serta pameran, tetapi bantuan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM. Merespon hal tersebut, pemerintah seharusnya tidak setengah hati dalam membuat kebijakan yang terkait UMKM dan perlunya peran aktif UMKM dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM.

Implementation of Asean Economic Community (AEC) and the elimination of tariff and non tarrif barriers on the flow of goods, services, capital, investment, and skilled labor, MSMEs an opportunity to expand the market, but there are challenges for MSME products to compete with products from other countries. However, MSMEs still has drawbacks, such as limited capacity of business, capital, econommic condition are less stable, less conducive government policy, lack of contribution of external parties, such as associations, investors, and private parties (Santoso, Bagus. 2008). Therefore, it should be the role of government, especialy local government to prepare and improve the competitiveness of MSMEs face AEC. The purpose of this research was to look at the role of government especially local government in developing MSMEs face AEC and describe the obtacles faced by the government in development of MSMEs. MSMEs readiness to face AEC can be assessed from several aspects, such as the productive resources that includes capital, marketing business networking, and technology; adaptation product;, production capacity; export documents; and administrative costs. These aspects can be used as guidelines for government policy and program development of MSMEs, both in terms of regulatio and Promotion Policy. This research used mixed methods by taking the case MSMEs crafts and pottery in Kasongan because Kasongan is one of the potential craft center with the value of exports continued to rise including an increase in demand from countries in Asean. Although the value of exports increased, the development of MSMEs still minimal seen from many constraints faced by MSMEs, such as marketing, limited capital, and lack of market information. Therefore, it is important to look at the role of local government in developing MSMEs Bantul that have high competitiveness and able to take advantage of opportunities AEC. The result showed, MSMEs Kasongan not ready for AEC, most of MSMEs in Kasongan have not even understand AEC and still experiencing problems and limitations of all aspects that demonstrate the readiness of MSMEs to face AEC, while the government steps in developing MSMEs face AEC not running optimally. In terms of regulation, there are policies that burden the MSMEs, such as the maintenance of national standards Indonesia and IPR policies that requires high cost and a long time. Whereas for the Promotion Policy, the government has facilitated capital at low interest rates, providing equipment assistance, entrepreneurial, IT, and foreign language training, and exhibits, but the aid has not been fully utilized by MSMEs. In response, the government should not be half-hearted in making policies that support MSMEs and MSMEs should also be more active in using the facilities provided by the government in supporting the development of MSMEs.

Kata Kunci : UMKM, MEA, Regulation, Promotion Policy