Tinjauan Yuridis Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam Menjalankan Tugasnya

SENDY PRASETYA, Oce Madril, S.H., M.A.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

INTISARI Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Menjalankan Tugasnya seringkali dihadapi resiko perkara hukum yang sewaktu-waktu dapat membawa dirinya ke kursi pengadilan. Padahal tidak semua pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kesalahan tersebut akibat dari menyalahgunakan jabatan. Maka dari itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan kepastian terkait perlindungan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas jabatan. Namun pengaturan bantuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, masih belum dapat dikatakan berjalan maksimal karena terkait pengaturan pelaksanaan hingga kini belum diberlakukan. Supaya ada kepastian mengenai bantuan hukum perlulah dibuat penjabaran lebih lanjut terkait pengaturan bantuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACK State Civil Apparatus in running of their duties, is often faced to the risk of a lawsuit that sometimes could lead them to the court. Even though, not all employees of the State Civil Apparatus did the errors as a result from malfeasance. Thus in Act No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus has given assurance related to the protection of the State Civil Apparatus in performing their office duties. However, legal aid arrangements in Act No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, still can�t be said to run up because related implementation arrangements has not yet been enacted. To have a certainty about the legal assistance, it is needed to be made a further elaboration about legal aid arrangements in Act No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus.

Kata Kunci : Pegawai Aparatur Sipil Negara, Perlindungan Hukum, Bantuan Hukum/ State Civil Apparatus, Legal Protection, Legal Aid