Evaluasi terhadap pengelolaan anggaran belanja daerah pemerintah Propinsi Bali periode 1996/1997-2000

BAGUS, A.A. Ngr. Lanang, Dr. Mardiasmo, MBA.,Akt

2001 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan anggaran, pengalokasian anggaran untuk biaya pelayanan birokrasi dan pelayanan publik. Disamping itu juga untuk mengevaluasi Perubahan APBD dan Perhitungan APBD di Propinsi Bali. Variabel yang digunakan adalah belanja rutin, belanja pembangunan, biaya pelayanan birokrasi (belanja birokrat) dan biaya pelayanan publik (belanja publik). Data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif dari APBD Induk, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Propinsi Bali dari tahun anggaran 1996l1997 sld 2000 yang diperoleh dari Biro Keuangan, Biro Penyusunan Program, Bappeda, Dinas Pendapatan, Sekretariat DPRD dan Kantor Statistik Propinsi Bali. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif dan comparative budget statement (CBS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi proses perencanaan anggaran di Propinsi Bali dilakukan melalui pendekatan top down approach dan bottom up. Dalam proses penyusunan anggaran, masih didominasi oleh arahan dari pemerintah pusat, dan peran Eksekutif. Peranan DPRD dalam penyusunan anggaran tidak dimulai dari awal proses penyusunan anggaran, tetapi dari hasil Rancangan APBD yang disusun oleh Eksekutif. Selanjutnya dalam proses perhitungan APBD, setelah ditetapkan oleh DPRD dengan Peraturan Daerah, masih perlu diadakan penelitian dan pengesahan oleh Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri). Dari sisi pengalokasian anggaran, maka selama in; rata-rata pengalokasian anggaran untuk belanja rutin lebih besar yaitu Rp? 26.505,42 juta atau 52,80 persen, daripada belanja pembangunan sebesar Rpl08.162,43 juta atau 47,20. Selanjutnya dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk biaya pelayanan birokrasi rata-rata 71,28 persen dan untuk biaya pelayanan publik 28,72 persen. Dari tahun anggaran 199611 997 s/d 2000 realisasi anggaran untuk belanja rutin setiap tahunnya rata-rata masih tersisa sebesar Rp 15,13 milyar atau 10,86 persen, dan belanja pembangunan sisa anggarannya Rp 6,90 milyar atau 6,36 persen.

This study was intended to evaluate the process of budget composition, budget alolocation for bureaucracy service and public cost. This wos also intended to evaluate the APBD Alteration and Calculation of Bali Province. Variables used were routine, development bureaucracy and publik expenditures. Data used were qualitative and quantitative data from the Master APBD, the APBD Alteration and Calculation of Bali from the budgeting years 1996/1997 to 2000 obtained from the Finance Bureau, the Program Formulation Bureau, the Bappeda, the Revenue Office, the DPRD Secretariat and Statistical Office of Bali. The analysis tool used in the study were qualitative analysis and the comparative budget statement (CBS). The results of the study showed that from the process perspective the budget planning in Bali was performed through both top-down and bottom-up approaches. The budget formulation process was still dominated by the direction from the central government and by the Executive. The DPRD role in the budget formulation did not start from the beginning of the gudget formulation process, but from the results of the APBD planning by the Executive. Subsequently in the APBD calculation process, after approved by the DPRD via a local regulation, it must be examined and approved by the Central Government (the Minister of Internal Affairs). From the budget allocation perspective, until now on average the budget allocation for routine expenditures has been larger Rp 1 26.505,42 million or 52,80 percent, than the development expenditures of Rp 108.162,43 million or 47,20 percent. Moreover the budget allocated for the bureaucracy service exspenses on average was 71,28 percent and for the public service expenses was 28,72 percent. During the budgeting year 199611997 to 2000 from the budget realization of the yearly routine expenditures there was on average Rp 15,13 billion or 10,86 percent left unused, and from the development expenditures there was Rp 6,90 billion or 6,36 percent left.

Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah